Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Barat, terutama proyek-proyek yang menjadi prioritas.
Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga memberikan pengarahan kepada para menteri dan pimpinan lembaga, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ini sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024,” kata Airlangga.
Di bawah ini merupakan empat proyek strategis yang menjadi prioritas dan diharapkan dapat memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2-4 persen sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
1. Pembangunan akses Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.
Diarahkan bahwa Kementerian PUPR untuk mempercepat proses Financial Closing di Q1 2023 serta Kementerian Keuangan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah
2. Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat bagian selatan.
Diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.
3. Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jabar diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024.
4. Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan biaya logistik nasional. Gubernur Jabar dan Bupati Bekasi diarahkan untuk menyelesaikan kajian pelebaran jalan akses menuju toll gate (gerbang tol).
Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing juga diharapkan terintegrasi dengan New Priok Eastern Access (NPEA) dan Tol Becakayu.
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPIP di bawah Kemenko Perekonomian bersama dengan BPKP, kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah adalah,
– 2 Proyek selesai, dengan nilai Rp 1,4 T
– 10 Proyek dalam tahap konstruksi, dengan nilai Rp 7,7 T
– 52 Proyek dalam tahap penyiapan, dengan nilai Rp 52,3 T
– 106 Proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp 310,3 T.
Airlangga juga menekankan nilai strategis dari dukungan non-fisik seperti bantuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan langsung kepada kelompok usaha tani pada proyek pengembangan kawasan Agribisnis berbasis korporasi Petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.
Untuk menunjang peningkatan kualitas SDM melalui PSN, Menko Perekonomian mendorong pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon dan Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II Majalengka. Diharapkan keberadaan kampus tersebut dapat mendukung penyediaan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan di kawasan industri di sekitar kawasan Rebana.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat terutama di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yakni Rumah Sakit Cideres di Kabupaten Majalengka dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun di Kabupaten Garut.
“Pentingnya komitmen Pemprov Jabar dalam memenuhi penyediaan dukungan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait,” tandasnya.
