Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak KPK memanggil seluruh kontraktor Tol Bogor-Ciami-Sukabumi (Bocimi) yang mengalami longsor pada Rabu (3/4/2024). Karena, tol yang masuk proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp7,77 triliun itu, belum setahun beroperasi.
“Ini kualitas jalan tolnya bagaimana? Belum setahun kok sudah longsor. Mirisnya lagi, ada mobil terperosok yang menimbulkan korban jiwa,” kata Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Tidak tetutup kemungkinan, kata Uchok, ada yang tidak beres dalam proses pembangunannya. Misalnya, spesifikasi konstruksi atau bangunan jalan yang tidak sesuai. Alhasil, produk jalan tolnya menjadi rendah yang membahayakan bagi pengendara kendaraan yang melintas. “Atau tidak memperhitungkan potensi bencana atau faktor keselamatan. Padahal, letaknya di bukit, pinggir jurang,” kata Uchok.
Uchok benar. Pada 4 Agutsus 2023, Presiden Jokowi meresmikan tol Bocimi. artinya, tol itu baru berumur 7 bulanan tol itu mengalami terbelak karena longsor. Tepatnya di KM 64+600 A, lajur 1 mengalami longsor. Akibatnya, sebuah kendaraan MPV terperosok ke jurang. Tidak ada korban meninggal hanya 2 orang mengalmi luka-luka.
“Saya kira, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, KPK perlu turun tangan untuk memanggil kontraktornya, serta penganggung jawabnya,” kata Uchok.
Sebelumnya, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Aminuddin mengatkan, tahun ini, lembaga antirasuah ini, menetapkan lima sektor prioritas dalam penindakan korupsi. Yakni, infrastruktur, energi dan migas, pangan, minerba, serta logistik dan transportasi.
“Lima sektor itulah yang selalu mendominasi terjadinya tindak pidana korupsi. Sektor infrastruktur masih jadi sektor andalan kami karena hampir seluruh daerah ada kasus korupsi terkait infrastruktur,” kata Aminuddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2024).
Amin menyebut tindak pidana korupsi banyak terjadi pada pelaku usaha baik pihak swasta, BUMN, dan BUMD. Namun anehnya, KPK lebih fokus terhadap penyelenggara negara dan pejabat publik. Padahal banyak pelaku usaha di sektor swasta sebagai penyuplai suap kasus korupsi.
Untuk memaksimalkan penindakan korupsi di bidang usaha, KPK bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baik pusat maupun daerah.
Amin mengakui, KPK sering berdiskusi dengan pelaku usaha, guna menanyakan permasalahan yang mereka hadapi. Diskusinya juga menyasar peluang gratifikasi, hingga pemerasan ketika mengurus perizinan, baik tender proyek pemerintah melalui APBN maupun APBD.
“Kami intensif berdialog dengan teman-teman asosiasi usaha. Sekarang kami fokus ke isu sektoral karena pertimbangan kami ketika bisa perbaiki sektor itu maka akan berdampak masif, berdampak nasional ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Amin.
