Bea Cukai Beri Asistensi Kepabeanan di Bekasi dan Ambon

Bea Cukai Beri Asistensi Kepabeanan di Bekasi dan Ambon

(foto Dok. Bea Cukai)

Bea Cukai jalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong potensi pelaku usaha dalam negeri untuk memperluas pangsa pasarnya hingga bisa mencapai luar negeri. Kali ini kerja sama dilakukan oleh Bea Cukai Bekasi dan Bea Cukai Ambon dalam memberikan asistensi kepada para pelaku usaha terkait pengetahuan di bidang kepabeanan.

Bea Cukai Bekasi menghadiri acara Bekasi Investment Gathering (BIG) yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan para pelaku usaha dengan pemerintah di Kota Bekasi. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta para pelaku usaha, UMKM, Forkopinda Kota Bekasi serta asosiasi pelaku usaha di Kota Bekasi.

Kasubdit Hubungan Masyakarat dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menyatakan melaui BIG diharapkan dapat menjadi ajang pertemuan memperkenalkan pelaku usaha PMA, PMDN, UMKM dan asosiasi pelaku usaha di Kota Bekasi.

“Nantinya diharapkan akan terjalin kerja sama melalui kewajiban kemitraan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi,” kata Encep, Senin (11/9/2023).

Sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama antara pelaku usaha PMA, PMDN, UMKM dan Asosiasi Pelaku Usaha di Kota Bekasi.

Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan penghargaan bagi pelaku usaha terbaik, peluncuran aplikasi sistem layanan terpadu (SILAT) versi 02 yang lebih modern dan ramah pengguna.

Di wilayah timur Indonesia, Bea Cukai Ambon hadir sebagai narasumber dalam kegiatan gathering nasabah ekspor 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri area Maluku dan Maluku Utara ini juga turut menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia Ambon, OJK Ambon, serta dari Bank Mandiri.

Bea Cukai Ambon dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi terkait Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang diatur dalam KMK nomor 272 Tahun 2023 dan PMK Nomor 73 Tahun 2023 sebagai Ketentuan Pelaksanaan PP 36 tahun 2023.

“Kegiatan sharing peraturan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan eksportir dan mampu memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi,” tandasnya. [adv]

Topik