Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut rencana pemerintah yang memperbolehkan konten YouTube bisa menjadi agunan atau jaminan pinjaman di bank akan terhalang dengan isu HaKI (Hak Kekayaan Intelektual).
Pengamat Ekonomi Digital dari Indef, Nailul Huda mengatakan, aturan soal HaKI di Indonesia masih belum tegas. Hal ini akan membuat pihak bank akan kesulitan dalam menentukan nilai pinjaman.
“Sebenarnya ini menyangkut HaKI, kalau film dan lagu di negara barat sudah bisa jadi jaminan. Masalahnya adalah perlindungan hak cipta di Indonesia masih lemah. Nah ini yang dikhawatirkan akan melenceng dari sistem yang ada di negara lain,” kata Nailul di Jakarta, Jumat (22/7/2022).
Dia mencontohkan dengan menjadikan sebuah film sebagai jaminan pinjaman ke lembaga keuangan. Namun, karena banyak versi bajakan dari film tersebut yang beredar di pasar, nilai dari film tersebut akan terus menurun
“Kecuali kalau bajakan itu tidak ada atau dilarang keras dan saya punya film yang laku kemudian ketika saya gagal bayar dan oleh bank bisa dijual ke rumah produksi lain dengan syarat tidak ada bajakannya,” ujarnya.
Nailul pun mempertanyakan legalitas penggunaan konten YouTube sebagai agunan serta penetapan valuasi atau harga dari konten atau akun yang akan dijadikan jaminan, serta penetapan plafon pinjaman.
Menurut dia, pada dasarnya agunan atau jaminan tersebut adalah instrumen untuk melindungi bank atau lembaga keuangan non bank saat terjadi gagal bayar, sehingga bank akan kesulitan menutup potensi kerugian dari konten atau akun YouTube.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut konten YouTube sudah bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank maupun non bank.
Hal tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Juli lalu tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
