MotoGP Mandalika dinilai menjadi pertaruhan nama Indonesia. Itu sebabnya pemerintah Indonesia, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sangat fokus dalam perbaikan Sirkuit Mandalika serta membuat kebijakan yang melunak untuk mendukung kesuksesan jelang menggelar balapan pekan depan.
“Bahkan Presiden Indonesia pun terlibat. Perlengkapan terbaik dibawa ke Lombok dari Bandara Jakarta untuk mengaspal 1,6 km sirkuit dalam waktu singkat. Ini tentang kebanggaan nasional,” tulis media otomotif Jerman Speedweek, Kamis (10/03).
Sinyal pemerintah memprioritaskan MotoGP ini juga bisa ditangkap melalui beberapa kebijakan seperti resmi melonggarkan berbagai pembatasan mobilitas masyarakat sepuluh hari menjelang Grand Prix motorcycle atau MotoGP di Sirkuit Mandalika International Street, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dinilai semata demi ramainya perhelatan MotoGP di Lombok.
Sebelumnya Pemerintah bahkan mengizinkan kompetisi olahraga berlangsung dengan jumlah penonton hingga seratus persen dari kapasitas tempat olahraga. Walau kini sudah diralat atas permintaan Presiden Jokowi dari 100 ribu jumlahnya menjadi 60 ribu penonton. Pekan lalu juga ramai diberitakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket menonton MotoGP pada 18-20 Maret mendatang. Sepekan menjelang ajang balapan dunia itu dimulai, penjualan tiket dilaporkan memang belum sesuai dengan harapan. Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, pemerintah NTB akhirnya belakangan menyangkal adanya kewajiban itu.
Untuk ketentuan syarat pelonggaran pembatasan ini diatur lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, dan 2 COVID-19 di Wilayah Jawa-Bali. Instruksi Mendagri yang diteken pada 7 Maret lalu itu mengatur kompetisi olahraga dengan penonton dapat digelar di daerah berstatus PPKM level 3, 2, dan 1. Jumlah penonton diizinkan dari 50 persen hingga 100 persen dari kapasitas, dengan syarat penonton wajib sudah mendapat vaksinasi booster.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Wiku Adisasmito, mengakui bahwa pemerintah memang sudah mengatur protokol kesehatan selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika lewat Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2022.
“Sesuai dengan Surat Edaran Satgas Nomor 14 Tahun 2022 ini akan adanya pembaruan, yaitu kewajiban testing di pintu masuk,” kata Wiku mengutip laman resmi satgas Covid, Kamis (10/03).
Satu hari setelah instruksi Mendagri terbaru itu terbit, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi COVID-19.
Surat edaran itu mengatur ihwal protokol kesehatan bagi penonton MotoGP Mandalika. Penonton dari dalam negeri dibebaskan dari tes COVID-19, asalkan sudah mendapat vaksinasi secara lengkap. Adapun penonton dari luar negeri tetap harus dinyatakan bebas COVID-19, yang dibuktikan dengan hasil tes polymerase chain reaction atau PCR saat di pintu masuk Indonesia.
Surat edaran tentang protokol kesehatan dalam kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika ini merujuk pada berbagai aturan yang berlaku, di antaranya instruksi Mendagri yang terbaru.
Aturan Luar Negeri ikut diperlonggar
Selanjutnya, syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19 serta bagi pelaku perjalanan dalam negeri mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Kedua surat edaran itu baru diterbitkan kemarin bersamaan dengan surat edaran yang mengatur soal protokol kesehatan bagi penonton MotoGP Mandalika.
Kedua surat edaran yang mengatur perjalanan itu berisi pelonggaran berbagai mobilitas masyarakat. Misalnya, pelaku perjalanan dalam negeri tak perlu lagi mengantongi hasil tes PCR maupun antigen.
Lalu pelaku perjalanan luar negeri sudah dibolehkan langsung mendarat di Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat. Bandara ini berjarak 24 kilometer dari Sirkuit Mandalika.
Saat COVID-19 varian Omicron menjalar di Tanah Air pada awal Januari lalu, pemerintah hanya membuka dua pintu kedatangan dari luar negeri, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda, Jawa Timur.
Pelaku perjalanan luar negeri juga tak wajib lagi menjalani karantina. Aturan ini berbeda dengan pada awal Januari lalu, yaitu pelaku perjalanan luar negeri diwajibkan menjalani karantina hingga 14 hari.
Selama dua tahun pandemi COVID-19 merebak, pemerintah sudah dua kali membuat aturan resmi yang mengizinkan keterlibatan aktivitas publik dalam kompetisi olahraga. Pertama kali saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 yang digelar pada 2021.
Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjawab keterkaitan aturan itu dengan agenda MotoGP Mandalika. Dia mengatakan pemerintah berani mengambil langkah itu karena kondisi dan penanganan pandemi COVID-19 terus membaik.
“Berdasarkan data yang kami evaluasi, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan. Begitu pun kondisi ruang rawat inap rumah sakit yang menunjukkan penurunan dan tingkat kematian yang semakin melandai,” kata Jodi, Selasa dikutip dari Antara, (08/03).
Pelonggaran Bertahap
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menganggap langkah pemerintah ini terkesan terburu-buru. Ia menilai saat ini Indonesia belum sepenuhnya melewati situasi kritis pandemi COVID-19.
“Saya menyarankan pemerintah itu kalau melakukan pelonggaran bertahap, tidak dalam waktu yang mendadak, terburu-buru, dan langsung tingkat nasional,” kata Dicky.
Dia menyarankan agar pemerintah melakukan tes PCR atau antigen secara acak terhadap penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika untuk memastikan keamanan situasi pandemi selama berlangsungnya balapan.
“Orang yang datang dari luar negeri juga jangan dibiarkan kontak langsung dengan orang lain,” ujar Dicky.
