Calon presiden dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, memperhatikan isu yang sedang berkembang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam tanggapannya, ia mengatakan bahwa masalah tersebut harus diatasi dari akar penyebabnya untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Anies berbicara di acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (29/7/2023). “PPDB? saya tidak mau terlibat langsung tapi menurut saya perlu dicari tahu akar permasalahnya, seperti jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama ini harus diselesaikan,” kata Anies.
Anies menekankan pentingnya mengevaluasi kapasitas bangku di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, ketidakseimbangan antara kapasitas bangku dan jumlah peserta didik yang berpotensi menjadi penyebab utama isu PPDB.
“Kita harus memastikan jumlah bangku yang ada, jumlah bangku SD, SMP, dan SMA kelas satu harus sama, kalo jumlahnya sama persoalan seperti ini akan selesai. Selama akar itu belum selesai kita akan selalu ketemu masalah yang sama,” ujar mantan Gubernur DKI ini.
Pada pandangan kedepannya, Anies berpendapat bahwa pendidikan dasar dan menengah perlu melakukan terobosan, termasuk peningkatan jumlah bangku untuk memastikan angka partisipasi yang memadai.
“Pendidikan dasar dan menengah ke depannya harus dilakukan terobosan, kita perlu SMA atau SMK inpres supaya jumlah bangku itu sama maka angka partisipasi meningkat,” jelasnya. “Jumlahnya jangan seperti piramid makin tinggi pendidikannya makin dikit kursinya,” tambahnya.
Isu ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, sebelumnya telah mengkritik berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB. Menurut Salim, isu-isu tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Tujuan utama PPDB mulai melenceng dari relnya. Persoalan klasik yang terjadi tiap tahun,” ungkap Satriwan. P2G mencatat lima masalah utama yang telah muncul selama tujuh tahun terakhir pelaksanaan PPDB, yang mencakup migrasi kartu keluarga, kuota siswa yang membengkak, sekolah yang kekurangan siswa, praktek jual beli kursi dan pungutan liar, serta kurangnya prioritas untuk siswa kurang mampu.
Syahidan
