Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo turut menyoroti peristiwa pemberian makanan tambahan (PMT), untuk mencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat yang dianggarkan senilai Rp4,4 miliar seakan berbanding jauh dengan menu yang diberikan.
Ia menilai kontrol dari pihak dinas tidak berjalan dengan baik. “Ini jadi kritik bersama untuk kita semuanya. Kalau ternyata ini tidak viral, bisa jadi program tetap akan habis, tapi output yang didapatkan ya (tidak sesuai), bagaimana mengurangi stunting kalau (menunya) seperti itu,” terang Rahmad kepada inilah.com saat dihubungi, dikutip Jumat (17/11/2023).
“Dinas tidak perlu melakukan pembenaran, suka tidak suka, kenyataannya ini sudah menjadi fakta sehingga harus menjadi pembelajaran bersama, tidak perlu menyalahkan ya, dinas yang harus bertanggung jawab. Apapun dinas yang harus menjadi fungsi kontrol terhadap pelaksanaan itu,” lanjutnya.
Ia juga menyatakan bahwa PMT cegah stunting merupakan sebuah proyek, bukan kerja bersama yang melibatkan masyarakat sehingga tujuannya hanya untuk menghabiskan anggaran saja.
“Kalau basic-nya itu project, ya memang risikonya akan seperti ini, pekerjaan Rp4,4 miliar untuk 28 hari basic-nya ya bagaimana agar program itu jalan, anggarannya habis untuk program PMT,” ujarnya.
“Output-nya ya program itu habis terserap, tapi pertanyaannya apakah efektivitas, target yang diharapkan tercapai?,” kata dia.
Diduga menu stunting tak sesuai anggaran
Untuk diketahui, dalam postingan instagram @depok24jam, Rabu, 15 November 2023. Anggaran menu makanan pencegahan stunting di Kota Depok disebut-sebut dipotong.
Dalam postingan tersebut, terlihat bahwa menu yang diberikan berupa nasi putih dalam wadah plastik bening dengan tutup warna warni dan kuah sup yang dibungkus plastik.
Selain itu, menu lainnya berupa tahu putih dan sayur sawi berkuah.
Postingan itu juga menginformasikan pihak vendor yang menyediakan menu tersebut, mengaku hanya menerima dana Rp9 ribu per menu, dari anggaran sesungguhnya yakni Rp18 ribu per menu.
Menu PMT ini pun jadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman. Ia mengaku heran dengan menu pencegah stunting yang disajikan. Selain soal gizi yang diberikan, juga terkait anggaran.
“Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp 4,4 miliar,” kata dia, Rabu (15/11/2023).
Ikra pun geram karena Pemkot Depok terkesan asal-asalan menyiapkan menu makanan pencegah stunting. “Anggaran Rp 4,4 miliar maka harus punya impact terjadi peningkatan nutrisi warga. Itu kan bukan hal yang sedikit untuk mengurus sesembarangan ini. Ini kalau jadi konten TikTok sound-nya itu ‘Apa boleh? Emang boleh’,” kata dia.
Dinkes Depok akui ada kesalahan
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam program PMT di Kecamatan Tapos.
“Di Kecamatan Tapos terjadi ketidaksesuaian menu dan ada arahan yang belum sesuai,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati kepada wartawan di Depok, Rabu (15/11/2023).
Klaim Mary, kecamatan lainnya di Kota Depok menerapkan menu PMT sebagaimana dalam ketentuan dinkes, yakni berupa makanan kudapan untuk enam hari, dan makanan lengkap di hari ketujuh.
“Karena di kecamatan lain sih benar menunya, berjalan baik. Di kecamatan lain kan kudapan, eh di Tapos kok nasi, gitu ya,” kata Mary.
Selain itu, menurut dia, PMT lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
“Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes RI tentang PMT lokal, termasuk menu,” kata Mary.
Sementara terkait anggaran, ia mengatakan bahwa program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari Pemerintah Pusat.
“Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil,” katanya.
Ia menuturkan, anggaran PMT untuk satu bayi adalah Rp 18.000 per hari dengan masa program 28 hari. Target dari program tersebut adalah 9.882 balita di Kota Depok.
Namun menurut Mary, anggaran Rp 18.000 per balita bukan hanya untuk makanan, tetapi untuk keseluruhan barang yang dibelanjakan, itu termasuk biaya untuk kemasan, transportasi, hingga biaya admin aplikasi.
“Ini juga ramai, itu tahu dua biji Rp 18.000, ya kita lihat tahunya itu isinya apa sih? Rp 18.000 ini all in ya, yang sampai ke rumah masing-masing sasaran. Ada biaya pajak, administrasi di aplikasi, transportasi, kemudian kemasan dan lain sebagainya,” kata Mary.
Misalnya, untuk menu tahu kukus, menurut Mary, tidak hanya tahu yang disajikan. Tahu itu sudah dicampur daging ikan dan ayam sesuai takaran kebutuhan protein balita.
“Ini juga ramai, itu tahu dua biji Rp 18.000, ya nanti kita lihat tahunya itu isinya apa sih? Ya tahu goreng bulat dimasak dadakan? Enggak,” kata dia.
Untuk kemasan makanan, wadah yang digunakan bukan untuk sekali pakai, melainkan bisa dipakai berulang kali. Mary mengatakan, harganya tentu lebih mahal dibanding memakai wadah sekali pakai dengan potensi penumpukan sampah.
“Untuk kudapan (PMT) kita tidak ingin Kota Depok menambah jumlah sampah, jadi kita pastikan jangan pakai wadah sekali pakai. Nanti timbunan sampah Kota Depok 9.882 sampah setiap harinya, mau seperti apa?” kata dia. “Jadi mereka harus menyediakan dua wadah. Satu buat dipakai, kemudian besoknya pakai wadah yang baru, wadah lama dicuci ya. Jadi tidak menimbulkan sampah,” imbuh dia.
