Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar debat lagi yang akan menghadirkan tiga cawapres. Salah satu temanya adalah ketahanan pangan yang dalam APBN) 2024, anggarannya mencapai Rp114,3 triliun. Alokasinya untuk apa saja?
Nilai alokasi tersebut bertambah sekitar Rp13,4 triliun atau tumbuh 13,2% dibanding outlook realisasi anggaran ketahanan pangan 2023. Tahun ini ketahanan pangan menghadapi tangan terkait hasil produksi pangan yang belum optimal. Keterbatasan sarana prasarana produksi alih fungsi lahan, keterbatasan SDM pertanian.
Selain itu dari gangguan organisme penganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim dan penyakit termasuk wabah mulud dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak serta keterbatasan infrastruktur pangan. Demikian mengutip laman resmi kemenkeu, Minggu (21/1/2024).
Alokasi anggaran mencapai Rp114,3 triliun, rencananya akan digunakan pemerintah untuk berbagai kebijakan. Antara lain perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian hama dan dampak perubahan iklim, penguatan riset budidaya dan pascapanen, penguatan kapasitas petani dan nelayan.
Selain itu untuk penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, dukungan pembiayaan melalui subsidi dan bantuan lainnya, serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian.
Ada juga untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, yakni jaringan irigasi dan bendungan. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur dan penguatan cadangan pangan nasional.
APBN juga mencatat, agenda ketahanan pangan pada 2024 mencakup pengendalian inflasi pangan melalui operasi pasar murah, subsidi pupuk, sampai penguatan koordinasi kebijakan pangan antar-lembaga pemerintah.
Pada 2023, pemerintah masih mengandalkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Bahkan 2023 impornya menyentuh 3,06 juta ton, melambung 613,61 persen ketimbang tahun 2022 yang hanya mencapai 429 ribu ton.
Janji swasembada beras yang dijanjikan Presiden Jokowi hinga akhir pemerintahannya tetap belum terwujud. Hal lain yang mendapat sorotan masyarakat adalah program lumbung pangan atau food estate yang gagal masih dilanjutkan tahun ini.
“Pemilu 2014 janji swasembada pangan. Pemilu 2019 masih sama, janji swasembada pangan. Semua kandas. Hanya janji kosong, tanpa realisasi,” kata Managing Director (Political and Economy Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Swasembada pangan yang diucapkan Presiden Jokowi saat berkampanye di pilpres 2014 dan 2019. Di era Jokowi, kata dia, kondisi ekonomi petani sama saja. Bahkan lebih buruk. Lebih miskin, janji politiknya hanya omong kosong.
