Untuk meningkatkan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
BPH Migas sejak awal pekan ini, sudah mulai melakukan Rapat Koordinasi Kegiatan Terpadu Pendampingan Pengawasan atas Penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap tanggal 19 Oktober 2023 lalu.
“Tujuan yang diharapkan dapat menciptakan sinergitas dan mempermudah koordinasi antara BPH Migas dan TNI dalam bantuan lapangan saat pengungkapan dan penegakkan hukum di kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pipa,” kata Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjuntak dalam keterangan resminya, Selasa (7/11/2023).
Berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, lanjut Alfon, serta hasil pengawasan di lapangan, kerap terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM penugasan di berbagai daerah.
Lantas BPH Migas menilai perlu melibatkan instansi terkait, seperti TNI, BIN, kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya. Langkah ini sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
BPH Migas bersama Badan Usaha Penugasan juga telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi, antara lain, melalui penggunaan QR Code.
“Untuk pembelian BBM bersubsidi dan BBM penugasan telah digunakan QR Code. Namun demikian, ada sejumlah kendaraan yang membeli BBM subsidi secara berulang-ulang dengan menggunakan beberapa QR Code milik orang lain. Hal ini tentunya harus kita atasi bersama,” ungkap Alfon.
Sebelumnya, untuk menindak para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, BPH Migas telah melakukan beberapa kerja sama, antara lain dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Pendistribusian JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepri.
Data BPH Migas menyebutkan tingkat konsumsi BBM jenis Solar subsidi hingga 5 Oktober 2023 telah mencapai 78% dari kuota yang ditetapkan yakni sebesar 17 juta kilo liter (kl). Sementara, untuk BBM jenis Pertalite telah mencapai 70% dari kuota yang ditetapkan di 2023 sebesar 32,56 juta kl.
