Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui membahas soal peta politik jelang Pemilu. Bahkan Jokowi dan para ketum parpol sempat menyinggung soal capres dan cawapres 2024 nanti.
“Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menilai langkahnya mengundang para petinggi parpol koalisi ke Istana tidak melanggar konstitusi. Sebab sebagai presiden, Jokowi juga merupakan pejabat politik yang memiliki hak untuk berbicara dan berdiskusi soal politik di Istana.
“Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Presiden
Dia menegaskan urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
“Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujarnya.
Jokowi mengaku banyak membicarakan berbagai topik dalam pertemuannya dengan ketum parpol selama tiga jam tersebut pada Selasa (2/5/2023) kemarin. Namun dia tidak mau merinci soal topik yang menjadi pembahasannya dengan para ketum parpol.
“Yang dibahas banyak sekali. Wong 3 jam banyak sekali,” tuturnya.
