Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Partai Golkar berkomitmen untuk menghindari “money politic” atau politik uang. Komitmen tersebut dibuat Golkar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Membuat sebuah komitmen kepada KPK tidak melakukan pendekatan ‘money politic’, tidak melakukan pendekatan korupsi, dan tidak melakukan pendekatan curang,” kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa di Jakarta, Selasa (28/6/2022).
KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada kader Partai Golkar dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kegiatan itu dihadiri secara langsung oleh 106 kader yang terdiri atas ketua dan perwakilan pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.
Supriansa mengatakan, partainya memiliki komitmen untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi di sektor politik. “Partai Golkar berkomitmen untuk tidak korupsi setelah terpilih, baik menjadi anggota DPR, anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, menjadi wali kota, bupati, dan gubernur atau wakil gubernur,” tuturnya.
Ia mengapresiasi kegiatan pembekalan antikorupsi tersebut dan akan ditindaklanjuti kepada seluruh pengurus Partai Golkar di daerah.
“Jadi, ini akan berkelanjutan nantinya, bertahap, dan saya anggap karena saya diperintahkan oleh Ketua Umum Bapak Airlangga (Hartarto) untuk mewakili pada hari ini maka Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada KPK,” ungkap Supriansa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat memberikan pembekalan menyoroti banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi.
“Sejak KPK berdiri tahun 2003, ada lebih 300 anggota parlemen Indonesia ditangkap dalam hal tindak pidana korupsi, ada 20 gubernur, 140 bupati, wali kota, serta 30 menteri. Banyak tokoh politik lain yang diambil karena tindak pidana korupsi,” kata Lili.
Ia mengatakan bahwa partai politik (parpol) memiliki peran penting dalam iklim demokrasi sehingga diharapkan parpol memiliki kader-kader yang berintegritas.
