Komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diyakini akan gemuk, mengingat pasangan ini ingin merangkul semua partai politik untuk masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Bukan tidak mungkin, ke depan akan ada kementerian atau lembaga baru untuk mengakomodasi para parpol pendukung.
Pakar hukum tata negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan setiap penambahan menteri dan pembentukan kementerian baru, tentu akan berdampak pada bertambahnya beban anggaran negara.
“Di tengah beban kebutuhan negara yang melonjak dan utang yang meningkat, agak konyol kebijakan menambahkan jumlah menteri dan jumlah kementerian, karena jumlah bebannya tidak hanya untuk pusat,” ucap Feri di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Ia menyebut masih baik-baik saja, kalau kementerian baru nomenklaturnya hanya untuk di pusat saja. Namun, bagaimana dengan kementerian yang juga memiliki kantor wilayah di daerah, tentu akan menambah beban baru.
“Kalau misalnya kementerian membutuhkan kantor wilayah baru di 38 provinsi, di 500-an kabupaten/kota, ini beban yg perlu dipikirkan tidak asal-usul. Ini bukan asal hak prerogatif presiden, karena ada catatan sejarah masa lalu soal pembentukan (100 menteri) yang di masa lalu itu,” tutur dia menegaskan.
Feri pun menjelaskan bahwa kabinet berasal dari lemari yang artinya adalah ruang-ruang kecil. Sehingga secara logika, ruang kecil jika diisi oleh orang banyak akan tak cukup ruang. Namun, tutur dia, kondisi perpolitikan terkini tidak bisa seperti itu lagi, karena banyak kepentingan yang harus diakomodasi.
“Jadi kabinet saja artinya adalah kelompok orang-orang kecil yang ada di ruangan kecil, yang menjadi kepercayaan penguasa. Aneh kan kalau kabinet diisi orang banyak? Menyalahi asal kata, sejarah, dan menyalahi pemerintahan yang efektif. Jadi, kalau ada yang mau mempertahankan (menambah menteri), tujuannya ya sudah pasti beda,” ujarnya.
Diketahui, Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, serta beberapa partai non-parlemen di antaranya PBB, Partai Gelora, dan Partai Gelora.
Setelah pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Partai Nasdem dan PKB memberikan sinyal tegas akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pun demikian dengan PPP. Partai yang terancam gagal menuju Senayan ini juga memberi sinyal bakal bergabung dengan Prabowo.
