Ahok sebaiknya urus ketahanan pangan ketimbang komut pertamina. Pasalnya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) banyak menolak keberadaan Ahok. Mantan Gubernur DKI itu juga terkadang terlalu overide dengan mengurusi tugas yang bukan tugasnya sebagai Komut Pertamina.
Demikian usulan Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono. Ahok sebaiknya urus ketahanan pangan itu sejalan dengan Kepres sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan yang sudah Presiden Jokowi terbitkan. Yakni menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan. Posisi tersebut untuk mengendalikan ketersedian pangan nasional yang selama ini carut marut.
Tri Sasono juga menyoroti tanggapan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang berpesan kepada Direksi Pertamina agar bersikap adil dan transparan. Tanggapan ini menunjukkan kisruh ancaman mogok kerja, akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina.
“Kemarin bikin gaduh terkait kontrak kontrak di Pertamina. Banyak merugikan Pertamina dan melebar juga ke kontrak – kontrak di BUMN yang bukan tugas Komut Pertamina mengomentari BUMN diluar Pertamina,” timpalnya.
Ahok Sebaiknya Urus Ketahanan Pangan karena Kinerja Komut Kurang Maksimal
Menurutnya penempatan Ahok di Pertamina oleh Jokowi tidak menunjukkan hal yang berarti. Bahkan mendesak Erick Thohir mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Komut.
“Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok untuk meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komut Pertamina,” ucapnya.
Tri Sasono juga menyesalkan rencana aksi mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Aksi mogok kerja dari 29 Desember hingga 7 Januari 2022 mendatang.
Selain berencana mogok kerja, FSPPB kata Tri, juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang merupakan bukan domain dari tujuan Pekerja dalam berserikat.
“Lain hal, jika ancaman mogok FSPPB akibat keputusan kebijakan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19. Ini tentu domain utama dari tujuan serikat Pekerja dibentuk,” kata Tri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2021).
Alasan FSPPB menolak pemotongan gaji Pekerja, Pertamina sebenarnya lanjut Tri, juga tepat. Karena memang kinerja Pertamina kepemimpinan Nicke Widyawati mampu berkinerja istimewa.
“Dimana membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga US$768 juta,” tutup dia.
