Sebuah koalisi perusahaan Ukraina menginginkan pengadilan federal AS memerintahkan Rusia membayar hampir US$35 juta, atau sekitar Rp503 miliar, melalui putusan pengadilan asing.
Mengutip Reuters, Selasa (12/4/2022), koalisi itu berharap dengan putusan itu mereka dapat mengakses beberapa aset Rusia di AS.
Sebelas perusahaan dalam koalisi itu mengatakan pada Sabtu (9/4/2022) dalam sebuah petisi di pengadilan federal Washington DC bahwa mereka mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan sebuah kantor di Krimea, wilayah Ukraina yang dicaplok oleh Rusia pada 2014.
Para juru arbitrasi Swiss pada 2019 memutuskan Rusia harus membayar 11 perusahaan itu US$34,5 juta, menurut dokumen pengadilan.
Seorang pengacara koalisi itu, James Boykin, mengatakan pembekuan aset Rusia sebagai bagian dari sanksi AS baru-baru ini dapat memberi kliennya kesempatan untuk menagih.
“Jika dana tersedia untuk orang-orang yang menderita agresi Rusia, saya tak melihat alasan kenapa Krimea dan orang-orang yang dirugikan setelah aneksasi itu akan dikecualikan,” katanya.
Petisi itu mengatakan pasukan Rusia menyita dan menjarah pompa bensin milik 11 perusahaan itu karena taipan Ukraina Igor Kolomoisky, pemilik salah satu perusahaan, adalah seorang kritikus Kremlin.
Kolomoisky adalah mantan pejabat pemerintah yang dikenai sanksi oleh AS pada 2021 karena dugaan korupsi.
Rusia tidak berpartisipasi dalam arbitrase itu tapi menentang keputusan di Mahkamah Agung Federal Swiss, yang menolak banding Rusia.
Konvensi internasional dan hukum AS mengizinkan pengadilan AS untuk menegakkan putusan arbitrase asing.
Bulan lalu Yukos Capital, afiliasi dari perusahaan Yukos Oil yang diambil alih oleh Rusia hampir dua dekade lalu, mengajukan petisinya sendiri ke pengadilan Washington DC untuk menegakkan putusan arbitrase senilai US$5 miliar (Rp71,86 triliun) melawan Rusia.
Tak satu pun petisi menyebutkan eskalasi sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina atau pun perang mematikan yang sedang berlangsung di sana, yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus untuk membersihkan pengaruh Nazi di negara itu.
