Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu teringat pada 2014 saat Jokowi bakal maju menjadi capres. Kala itu, Jokowi mengaku sebagai korban gusuran di Solo, janji tak akan melakukannya.
“Sekarang, setelah berkuasa. Muncul penggusuran warga Rempang, investor diberikan karpet merah. Penggusuran ini menyakitkan dan melanggar UUD, begitu dia bilang,” papar Said Didu dalam diskusi daring, Jumat (15/9/2023).
Sekitar 2016, kata Said Didu, Jokowi mulai mengganti para menteri yang dinilainya pro rakyat. Diantara, Anies Baswedan, Sudirman Said, Rizal Ramli, Ferry Mursyidan baldan dan Saleh Husein. “Kemudian banyak pengusaha menjadi menteri. Saya katakan, negara sudah ‘dikudeta; oligarki sejak 2016,” ungkapnya.
Sementara, ekonom senior Indef, Prof Didin Damanhuri menilai, perlawanan warga Rempang tak beda dengan kasus Wadas atau Morowali (smelter nikel). Perlawanan masyarakat demi memperjuangkan haknya.
“Kejar pertumbuhan ekonomi termasuk investasi, bukan berarti menggusur rakyat atau merusak ekologi. Contoh New Delhi, investasi tak harus mengusur rakyat,” kata Prof Didin.
Era Soeharto, kata Prof Didin, ekonomi bisa bertumbuh hingga 7,5 persen. Saat SBY, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6-6,5 persen. Sementara era Jokowi, ekonomi anteng di kisaran 5 persenan.
Ekonom Fadhil Hasan menyarankan pemerintah untuk menunda proyek Rempang Eco City. Pasca bentrok warga Rempang yang menolak proyek tersebut, pemerintah perlu melakukan koreksi total.
“Setuju dengan penjelasan Pak Anies Baswedan, perlu koreksi yang mendalam. Proyek ini sebaiknya ditunda. Tunggu terbentuknya pemerintahan baru,” ungkapnya.
Ke depan, menurut Fadhil, pemerintah harus lebih bijak dan terbuka kepada masyarakat. Ketika akan menjalankan suatu proyek atau investasi, persiapannya harus matang. Termasuk sosialisasi atau komunikasi kepada masyarakat setempat. “Jalankan proyeknya secara manusiawi,” ungkapnya.
