Indikator Politik Indonesia menggelar survei terhadap warga Jawa Timur (Jatim) pada periode 14-20 September 2023. Dalam survei, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu pendapat responden mengenai bagaimana sikap organisasi NU terhadap capres/cawapres yang bersaing dalam Pemilu 2024.
“Sebanyak 66,3 persen menginginkan netral atau tidak berpihak, 10,4 persen berpihak kepada salah satu capres/cawapres, dan 10,8 persen berpihak tapi tidak secara resmi menyatakan keberpihakannya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi secara virtual dalam rilis Indikator Politik bertajuk ‘Kekuatan NU dan Peta Elektoral Jelang 2024 di Jawa Timur’, yang diikuti di Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Sedangkan pada pertanyaan bagaimana efeknya kalau ada tokoh masyarakat dari NU yang menyampaikan pandangannya terkait capres-cawapres yang sebaiknya dipilih, menunjukkan 60,5 persen menganggap pilihan tersebut penting, 15,5 persen kurang penting, dan 11,5 persen sama sekali tidak penting.
Lalu Burhanuddin juga menjelaskan pilihan responden terkait seandainya tokoh atau pemimpin masyarakat sekitar, menganjurkan atau mengajak warga lainnya untuk memilih capres/cawapres tertentu pada Pemilu 2024, maka seberapa besar kemungkinan responden akan ikut dengan ajakan tersebut.
“Sebanyak 56,4 persen belum tentu akan mengikuti, 32,2 persen akan mengikuti,” ujar dia.
Sedangkan secara umum, berdasarkan survei kali ini warga Jatim lebih positif sentimennya dibanding skala nasional.
“Ini dimungkinkan terjadi karena Jatim terkait dengan evaluasi sosial itu lebih baik dan itu tercermin kalau kita lihat dari kinerja presiden,” ungkap Burhanuddin.
“Datanya mengatakan mereka yang puas terhadap kinerja presiden jokowi itu mencapai 86,8 persen. Artinya lebih tinggi dari rata-rata nasional,” sambung dia.
Sedangkan harapan masyarakat Jatim terhadap beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin selanjutnya, yakni pertama berkaitan dengan harga kebutuhan pokok agar tetap dapat dikendalikan sebesar 31,3 persen.
“Ekspektasi terbesar kedua pemberantasan korupsi 15,7 persen dan penciptaan lapangan pekerjaan 15,5 persen, keempat adalah mengatasi atau mengurangi kemiskinan 13,8 persen,” pungkas Burhanuddin.
