Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penerapan tarif KRL Commuter Line untuk masyarakat golongan ekonomi mampu perlu dilakukan uji coba lebih dulu. Dengan uji coba itu nantinya akan terlihat kekurangan dan kelebihannya.
“Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba implementasinya dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Dia mengatakan, kenaikan tarif ini merupakan gagasan untuk melakukan subsidi silang. Sehingga uji coba penerapan tarif baru ini perlu dilakukan.
“Idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya ‘cross subsidi’, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul,” tambah Wapres.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.
Selama ini tarif penumpang KRL masih mendapat subsidi pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun.
Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu.
Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
