Usul Ganjar Direspons Positif, Pakar: Dubes Siber Bisa Jadi Pusat Komando BSSN dan Kominfo Cs
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan duta besar siber untuk menangani isu keamanan siber di Indonesia. Ganjar menyampaikan ini beberapa hari lalu, usai debat capres seri ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Hal ini mendapatkan respons positif dari pakar siber. Inisiatifnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.
“Duta besar siber dapat berfungsi sebagai pusat komando yang mengintegrasikan upaya BSSN dan Kominfo dalam menangani isu keamanan siber,” kata Pakar keamanan siber Pratama Persadha dan Chairman lembaga riset CISRReC kepada inilah.com, Kamis (11/1/2024).
Eks Ketua Tim Lemsaneg Cyber Defence Kementerian Pertahanan itu juga menjelaskan bahwa dengan adanya pusat komando yang terpadu, respons terhadap ancaman siber bisa lebih efektif dan efisien.
Mengatasi Tumpang Tindih dan Meningkatkan Efisiensi
Pratama juga menyoroti bagaimana duta besar siber dapat mengurangi tumpang tindih fungsi antar lembaga.
“Selama ini, BSSN, BIN, Kominfo, dan lembaga lainnya seringkali bekerja secara independen tanpa koordinasi yang efektif. Dengan adanya duta besar siber, semua upaya tersebut bisa disatukan,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kedaulatan siber.
“Menghadapi serangan siber bukan hanya soal mengamankan data, tapi juga soal menjaga kedaulatan informasi dan teknologi negara,” terangnya.
Duta besar siber diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memastikan Indonesia tidak tergantung pada entitas asing dalam hal keamanan siber.
Tunjuk Jenderal Bintang 3
Sebelumnya pada debat capres, Ganjar menekankan pentingnya keamanan siber di tengah era digital yang terus berkembang. Dia memberikan penjelasan terkait jia ia terpilih menjadi Presiden akan menunjuk jenderal bintang tiga di kepolisian untuk menangani persoalan serangan siber yang semakin masif di Tanah Air.
“Karena ke depan kan kejahatan-kejahatan siber muncul. Pinjol aja orang kemudian sudah berasumsi wah ini bisa penipuan, bisa kejahatan online dan sebagainya,” ujarnya.
“Dengan semakin kompleksnya ancaman di ranah siber, kita memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ia menambahkan bahwa penunjukan duta besar siber akan membantu mengorkestrasikan berbagai lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan siber Indonesia.
“Padahal kan konsep awalnya lebih praktis. Tapi ada efek yang ada di sana. Terus kemudian serangan-serangan siber, bobolnya website atau jaringan-jaringan di instansi, maka butuh keseriusan,” ujarnya.
“Tapi gak cukup, maka menurut saya butuh badan siber sendiri yang dikelola oleh kepolisian dan itu bintang 3,” pungkasnya.
