Relawan Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar-Mahfud (BAKI GAMA) 03 menduga, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam gelaran Pilpres 2024 sebagai bentuk pesan intimidasi pesta demokrasi.
Sebab, pernyataan itu disampaikan Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, dengan dikelilingi para perwira tinggi TNI. “Presiden kita ini mengeluarkan statement itu disamping para bintang-bintang gitu. Karena mohon maaf beberapa ada keluhan masyarakat ini takut juga ini masyarakat gitu kan, ini maksudnya apa?, pesannya apa ini ada bintang-bintang di samping ini,” ujar Ketua BAKI GAMA Finsensius Mendrofa kepada awak media di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (26/1/2023).
Finsensius menyebut, Jokowi mengeluarkan pernyataan mengejutkan itu disamping Menhan yang juga capres, Prabowo Subianto; Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto; Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) TNI, Laksamana Muhammad Ali usai acara penyerahan pesawat C-130J Super Hercules dari Kemhan ke TNI AU, Rabu (24/01/2024) kemarin. “Tentu kita tidak tahu apakah ada pesan, tapi apapun itu mestinya itu tidak boleh terjadi, tidak boleh penyampaian itu di samping jenderal-jenderal ini,” tegas Finsensius.
Ia mengatakan, pernyataan Jokowi telah melanggar etik moralitas kepala negara. Walau, secara hukum peraturan undang-undang tidak melarang presiden untuk berkampanye. “Pada norma hukum ada norma di atas itu yaitu norma moralitas dan etika. Etik jabatan karena dia di sumpah, ia di ambil sumpahnya bukan untuk kepentingan kelompok. Tapi, kepentingan rakyat indonesia,” pungkas Finsensius.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.
