Memasuki tahun politik 2023 ini ada kekhawatiran dari banyak pihak bila terjadi turbulensi politik yang diprediksi bakal terjadi pada periode Oktober hingga November 2023. Pada periode tersebut, yakni tepatnya pada 19 Oktober – 25 November 2023, akan berlangsung tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tensi turbulensi politik itu akan semakin tinggi ketika memasuki proses pemungutan dan penghitungan suara. Kekhawatiran terjadinya turbulensi politik tersebut seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Menurut Ferry, pada Oktober – November terjadi turbulensi yang memang lumayan seperti gejolak atau riak-riak politiknya yang akan muncul.
Bagi dia, kemungkinan bakal terjadinya kondisi tersebut harus betul-betul diseriusi oleh segenap komponen bangsa terkait dengan aktivitas proses elektoral yang sekarang sudah mulai berjalan di 2023 ini. Persoalan turbulensi politik, menurut Ferry di Jakarta pada Sabtu (7/1/2023), menjadi hal yang bener-benar mesti dipikirikan, utamanya oleh pemerintah dan juga termasuk para elite partai politik.
Dalam persoalan ini, pemerintah menjadi sorotan sebagai pengendali utama situasi politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan, 2024. Semua bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya, apakah terjadi atau tidak turbulensi politik menjelang pemilu tahun depan.
Seperti disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio bahwa turbulensi politik itu terletak pada bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan menjalankannya.
Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, mencermati kekurangan yang terjadi pada pemerintah sekarang, yaitu soal kepastian dan kepatutan, seperti pada polemik isu jabatan presiden tiga periode dan Perppu Cipta Kerja yang membikin gaduh situasi di masyarakat. “Saat ini yang kurang adalah jiwa kepatutan dari para pejabat negara,” ujar Hensat di Jakarta pada Sabtu (7/1/2023).
Ia juga menyinggung soal kepercayaan publik pada pemerintah menyangkut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi perbincangan selama ini. Baginya, pemerintah dapat terus menjalankan kedua proyek yang menjadi sorotan luas itu asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara benar.
Krusial
Ketua Umum Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab mengamati tahun 2023 memang menjadi tahun yang krusial bagi arena politik nasional. Hal ini dikarenakan sengitnya proses kandidasi oleh partai politik pengusung pasangan calon presiden.
Sirajuddin menyebut jika dalam proses kandidasi ini, partai politik hanya mementingkan transaksi politik dan kekuasaan, keputusan politik partai didikte oleh kekuatan oligark, dan elite partai berorientasi jangka pendek, maka ini menjadi bencana besar bagi masa depan bangsa, demokrasi, dan pendidikan politik Indonesia.
“Dengan demikian, kami berharap partai politik memberikan pendidikan politik yang sehat dan benar bagi bangsa. Jangan hanya melakukan transaksional demi sebatas memperoleh materi dan kekuasaan semata, sementara mengabaikan prinsip-prinsip nilai kebangsaan dan kenegaraan,” kata Sirajuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dikutip Minggu (8/1/2023).
Sebagai kelompok anak muda dan pendukung calon Presiden (Capres) 2024 Anies Baswedan, kata dia, pihaknya berharap pemerintah dapat memelihara dan mendorong proses demokrasi ini secara sehat, terbuka, adil, dan berimbang. Demikian juga elite partai, diharapkan dapat memberikan pendidikan politik yang sehat terutama dalam proses kandidasi pasangan calon presiden, mengutamakan prinsip idealisme dan nilai demokrasi substansial.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan mengingatkan, agar kiranya strategi pemenangan politik yang akan diambil oleh partai politik jangan sampai mengancam stabilitas nasional.
“Pemerintah selalu menginginkan, selalu mengatakan kepada seluruhnya agar melakukan dinamika di tahun politik ini, untuk tetap pada koridor-koridor menjaga stabilitas politik dan keamanan kita,” kata Ade di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Ia pun mengingatkan strategi pemenangan parpol jangan sampai menggunakan cara kotor dengan mempolitisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasalnya, dapat menimbulkan perpecahan. “Silakan melakukan strategi tapi tetap pada koridor-koridor NKRI.”
Terkait teknis dan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, ia mengklaim pemerintah tidak intervensi, sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meski begitu, pemerintah tetap punya hak untuk mengambil langkah yang dirasa perlu, terkait instruksi keamanan. Namun tetap harus berkoordinasi kepada para pihak penyelenggara pemilu.
Pembelaan
Sebagai partai yang berkuasa, PDI Perjuangan menolak bila dikatakan bahwa pihak Istana adalah penyebab turbulensi politik. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengkalim terkait wacana penundaan pemilu yang sempat ramai beberapa waktu lalu, diembuskan oleh perseorangan bukan perwakilan dari pemerintah.
Deddy mengakui hal ini memang sala, namun tak perlu diperdebatkan sebab, tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Ia menyebut sebagian elite politik yang menyatakan wacana tersebut, sebaiknya dimaknai sebatas dinamika demokrasi semata.
Adapun soal penolakan Perppu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022) lalu, menurutnya juga terkategori sebagai dinamika politik. Artinya, biasa ada pro dan kontra dalam kebijakan yang diambil pemerintah.
Sedangkan pada persoalan IKN, Deddy juga tidak setuju bila pemerintah dalam hal ini disebut tidak memiliki kepekaan. Menurutnya, membangun IKN butuh waktu yang panjang.
“Dari mana bisa dikatakan tidak punya sense of prices, menggerogoti APBN kan tidak. Itu adalah dasar dari pembangunan IKN yang diproyeksikan setidaknya butuh 15-25 tahun, sehingga benar-benar menjadi sebuah ibu kota, itu proyek jangka panjang kita.”
