Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)hingga bulan Maret 2024.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun mengatakan dalam penyaluran bantuan tersebut pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog menggandeng Pos Indonesia. Alasannya karena memiliki kemampuan untuk menyalurkan bantuan dengan cepat, tepat dan akuntabel.
“Dengan ketersediaan cabang kantor pos di lebih dari 4.800 lokasi se-Indonesia, Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan hingga ke pelosok wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal),” ujarnya melalui keterangan tertulis PT Pos di Jakarta, Selasa (26/12/2023).
Dalam menyalurkan bantuan tersebut, lanjutnya, Pos Indonesia menjalankan strategi mengerahkan tenaga juru bayar dengan menerapkan tiga metode, yaitu disalurkan di kantor pos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah penerima (door to door) bagi yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.
“Ketiga metode tersebut terbukti efektif karena mampu menjangkau semua penerima dan penyaluran dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya.
Selain itu, menurut Tonggo Marbun, untuk memaksimalkan penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan multimoda transportasi darat, laut dan udara, serta melibatkan tenaga kerja lokal guna mempercepat penyampaian kepada yang berhak menerima.
Petugas Pos juga mampu mengoptimalkan jejaring pemerintahan daerah untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama proses penyaluran bantuan. Pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak keamanan mulai level provinsi hingga level RT.
Selain strategi penyaluran tersebut, tambah Tonggo, Pos Indonesia memiliki menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Demikian juga untuk pemantauan proses penyaluran secara “real time” melalui “dashboard”.
Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) bertujuan untuk memperlancar proses penyerahan bantuan (last mile) dilengkapi dengan fitur scan QR, face recognition, hingga geo tagging. Aplikasi PGC ditampilkan pada dashboard sebagai laporan progres pekerjaan.
PGC tidak bisa diakses secara umum dan hanya bisa diakses oleh petugas yang ditunjuk khusus oleh PT Pos Indonesia. Mereka dilibatkan sebagai juru bayar dalam pekerjaan distribusi pembayaran.
Bantuan beras ini terbukti memberikan dampak positif secara nyata akibat keterpurukan ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19.
Saat ini, aplikasi PGC digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
Bahkan aplikasi ini juga berfungsi secara cepat dan tepat menyalurkan pembayaran dari satu pihak ke pihak lain dan mampu masuk hingga ke daerah 3T.
Kemudian aplikasi CBP untuk proses transportasi distribusi (midle mile). Aplikasi CBP ini mengadministrasikan distribusi beras sejak perencanaan pendistribusian, pengangkutan, serah terima dengan gudang Bulog. Selain itu untuk penerimaan beras di lokasi salur termasuk penerima pengganti (SPTJM). Kemudian datanya diintegrasikan dengan data di Perum Bulog.
Selama 2023 penyaluran bantuan CBP Tahap I Pos Indonesia ditujukan kepada 13.288.607 PBP dan saat ini 100 persen tersalurkan.
Adapun provinsi yang masuk dalam daftar penyaluran bantuan CBP Tahap I adalah Banten, DKI Jakarta, NTT, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Riau Kepri, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara.
Untuk Tahap II ada sebanyak 8.556.991 penerima meliputi daerah Kepulauan Riau, Banten,DKI Jakarta,Jawa Barat,Kalimantan tengah. Sumatera utara, Aceh, Maluku Utara, Riau, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini pendistribusian bantuan CBP tahap II sudah mencapai 99 persen dan tuntas akhir Desember 2023.
