Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Laode Muhammad Syarif, berharap percepatan Kongres Luar Biasa (KLB) yang baru-baru ini digaungkan PSSI dapat merubah setidaknya dua hal.
Pertama terkait rombakan kepengurusan dan kedua perubahan statuta yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governence.
“Reformasi ditubuh PSSI itu bukan hanya pergantian orang tapi juga pergantian peraturan agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik,” kata Laode dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2022) siang.
Laode mencontohkan ada ketidakselarasan statuta yang selama ini menjadi pegangan PSSI dengan prinsip kepengurusan pada umumnya. Di mana, minimnya kata ‘Akuntabilitas’ dan ‘Transparansi’ sebagai satu prasyarat yang justru wajib tertuang dalam peraturan di sebuah organisasi termasuk PSSI.
“Kata akuntabilitas saja tidak ada di dalam statuta mereka. Kemudian kata transparasi saya temukan satu. Itu pun bentuk transparansi itu adalah tanggungjawab meraka harus transparan kepada peserta kongres,” sebutnya.
Sementara bagi masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya sama sekali tak ada jaminan dari PSSI untuk menegaskan pihaknya transparan. Sehingga statuta ini menurut Laode penting untuk didesain ulang.
“Kita berharap bahwa di dalam salah satu agenda yang paling krusisal yang harus dibahas dalam KLB itu adalah pembaharuan dari statuta PSSI,” terangnya.
Kemudian, Laode juga meminta agar kepengurusan PSSI perlu diperbarui, mulai dari Exco maupun Ketua Umum (Ketum) PSSI itu sendiri. Ia banyak menemukan Exco federasi itu merangkap hingga 3 jabatan di ruang lingkup sepak bola nasional.
“Di samping statuta diperbaiki ya dijalankan, yaitu orang-orang yang punya konflik kepentingan itu juga harus tidak boleh merangkap antara pelaku dan regulator itu yang benar-benar harus jadi concern PSSI kalau mereka melakukan Kongres Luar Biasa,” tutup dia.
