Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengaku pihaknya menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama.
“Artinya, pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur dan alamat masing-masing warga negara. Dengan ini, membuktikan bahwa KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan data DPTLN di masing-masing kota/negara,” kata Wahyu di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Wahyu menambahkan, pihaknya juga menemukan banyaknya data ganjil dalam DPT Johor Bahru. Ia menuturkan, terdapat 22 orang dari DPTLN Johor Bahru, Malaysia bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep, Jawa Timur.
Ia menuturkan, dari jumlah itu terdapat dua orang yang tertulis beralamat Indonesia yaitu Jember, Jawa Timur dan 19 nama dalam data tertulis beralamat ‘bercuti/rehat/pulang’. Wahyu menegaskan Johor Bahru Malaysia merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri dengan total pemilih 119.491 orang, karenanya menjadi salah satu fokus pemantauan pihaknya.
“Perlu disadari bersama, bahwa pekerja migran Indonesia adalah yang menjadi total mayoritas pemilih yang ada di luar negeri,” jelas Wahyu.
Wahyu membeberkan, berdasarkan hasil pemantauan sejak Pemilu 2009, metode Pos dan KSK merupakan metode paling beresiko karena rawan disalahgunakan oleh orang lain. “Ternyata kerawanan ini hadir bukan hanya potensi dari pihak eksternal saja, namun juga dari aktor penyelenggara pemilu yang gagal memandu dan menyiapkan pemilu secara memadai,” tutur dia.
Ia menekankan kegagalan menyediakan data yang akurat dari pihak penyelenggara pemilu seharusnya tidak boleh dianggap remeh. “Kami menyayangkan beberapa absennya sanksi yang hadir dari pihak pengawas pemilu yang terkesan kurang tegas dan abai pada beberapa pelanggaran yang nyata-nyata terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Migrant Care juga menemukan nama-nama ganda bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar negeri. Pada akhir Januari lalu, Migrant Care menerima informasi dan pengaduan dari diaspora Indonesia di New York, Amerika Serikat mengenai kejanggalan yang ada dalam DPT Luat Negeri yang ditetapkan oleh PPLN New York. “Atas informasi dan pengaduan tersebut Migrant Care melakukan verifikasi atas DPT LN tersebut yang terdiri dari 11.141 pemilih,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).
