Temui Komisi XI DPR RI, Kemenkeu Satu Bali Bahas UMKM Berpotensi Ekspor

Kemenkeu Satu Provinsi Bali adakan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI yang tengah melaksanakan kunjungan kerja spesifik masa persidangan II Tahun 2023-2024, pada tanggal 23 November 2023. 

Di pertemuan tersebut, kedua pihak membahas fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor di Kabupaten Karangasem Bali.

“Fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang meliputi aspek tata kelola dan aspek operasional,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT (Bali Nusra), mewakili Kemenkeu Satu Provinsi Bali, Rabu (29/11/2023). 

Lebih lanjut, Susila menjelaskan tentang peran strategis Kemenkeu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali melalui Ekspor produk UMKM, yang ditempuh dalam lima cara. 

Pertama, mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem DigiPay atau ekosistem e-commerce lainnya. Kedua, optimalisasi situs lelang.go.id untuk membantu penjualan produk UMKM. 

Ketiga, mendorong UMKM memahami proses pelaporan pajak secara daring. Lalu, Kemenkeu Satu Provinsi Bali juga mengadakan pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM siap go international dan pelatihan lainnya, dan terakhir adanya perluasan akses pembiayaan atau digitalisasi pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha.

“Output-nya ialah pelatihan dan/atau pembinaan yang relevan, layanan digital dari Program UMKM Kemenkeu Satu, serta program perluasan akses pasar baik lokal atau global,” imbuhnya.

Masih menurut Susila, Bea Cukai sebagai unit eselon I di bawah Kemenkeu yang mengemban tugas dan fungsi sebagai industrial assistance dan trade facilitator juga terus berupa memberdayakan UMKM berpotensi ekspor. 

Upaya tersebut tercermin dari dukungan Bea Cukai dalam bentuk penggalian dan pencarian potensi ekspor, edukasi penghasil komoditi, pembukaan pasar ekspor melalui business matching dengan calon buyer luar negeri serta melalui fasilitas kepabeanan KITE IKM.

Tak jauh berbeda, unit eselon I lainnya, yaitu Ditjen Pajak melaksanakan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali melalui joint program UMK. Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Kredit Program KUR dan Umi.

Mendukung program pemberdayaan UMKM berpotensi ekspor yang diusung Kemenkeu, perwakilan Komisi XI DPR RI pun menyampaikan bahwa dalam mendukung UMKM untuk memperluas akses pasar, membentuk UMKM yang profesional serta memudahkan akses keuangan, sinergi dan koordinasi bersama akan terus diperlukan.