Mungkin tak banyak yang tahu, tiap liter BBM mengandung besaran pajak yang cukup gede. Bikin pemerintah pusat dan daerah ‘kenyang’. Tapi, harga BBM tetap naik-naik juga. Empati penguasa dipertanyakan.
Soal berapa besar pajak dari tiap liter, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan punya hitung-hitungan.
Memakai angka kuota BBM jenis Pertalite pada 2022 sebanyak 23 juta kiloliter (KL), Anthony mengasumsikan dengan harga sebelum naik, yakni Rp7.650 per liter.
Di mana, pemerintah daerah dan pusat mendapat jatah dari pungutan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Dari kuota 23 juta kl dikalikan harga Pertalite Rp7.650 per liter, didapatkan nilai PBBKB dan PPN senilai Rp24,27 triliun. Cukup gede kan? “Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut,” kata Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Dia bilang, apabila pemerintahan Jokowi punya empati tinggi kepada rakyatnya, seharusnya Pertalite yang kini dibanderol Rp10.000 per liter, bebas PBBKB dan PPN. Kalau itu dilakukan, rakyat bisa ngirit anggaran untuk BBM sebesar Rp1.380 per liter.
“Kalau pemerintah punya empati kepada rakyatnya, pajaknya dibebasin maka harga Pertalite bukan Rp10 ribu, melainkan Rp8.620 per liter,” terangnya.
Cara lain untuk mengurangi beban rakyat, Anthony mengusulkan agar Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara, mengurangi sebagian keuntungan dari jualan BBM.
“Kalau mau mengurangi keuntungan Rp1.000 per liter, maka harga Pertalite bisa turun lagi menjadi Rp7.620 per liter. Tetapi semuanya kembali kepada pemerintah. Semoga masih ada empati,” tegasnya.
