Market

Tanggung Kerugian, Sirkuit Mandalika Coret Ajang Balapan Superbike

Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengerjakan proyek Sirkuit Mandalika mulai merumuskan strategi untuk membayar utang Rp4,6 triliun.

Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria memaparkan untuk menyehatkan arus kas, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya. Salah satunya dengan menghapus event World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika. Apalagi event tersebut memberikan kerugian hingga Rp100 miliar.

Selain itu, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang merupakan pengelola Sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan.

Sedangkan langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi dilahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar.

“Hanya saja nanti price nya akan kita review terlebih dahulu. Karena saat ini price yang ditawarkan itu harganya tiga kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana, jadi tidak ada investor yang masuk,” terangnya yang dikutip saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023).

Jadi singkat cerita, Holding BUMN pariwisata InJourney tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola Sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association (MGPA). MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pegelolaan Sirkuit Mandalika.

Untuk gaung Sirkuit Mandalika tahun ini, menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP lagi. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapat keuntungan.

Bahkan langah berani coba diambil Dony, demi meminimalisir kerugian, dirinya tengah mengusulkan untuk mundur dari tuan rumah WSBK di tahun depan.

“Kerugian tebesar di Mandalika itu di WSBK. Kami akan negosiasi menghilangkan WSBK. Jadi nanti cost kita akan turun. Karena jujur itu eventnya tidak menarik,” tegas Doni

Back to top button