Indonesia menjadi satu-satunya negara di G20 yang belum menjadi anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF lantaran tidak dapat memenuhi sejumlah kriteria.
“Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi kriteria FATF, Indonesia dianggap negara yang rentan terhadap pencucian uang. Sebagai konsekuensinya, dana internasional tertahan. Indonesia terkucilkan,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Selasa (18/4/2023).
FATF didirikan atas inisiatif negara G7 di Paris pada 1989. Organisasi internasional antar-pemerintah itu, memiliki misi untuk pemberantasan pencucian uang dalam arti luas, termasuk anti-terorisme.
FATF saat ini mempunyai 39 anggota penuh, terdiri dari 37 negara dan 2 organisasi regional (Gulf Cooperation Council dan European Commission). Selain itu, banyak negara menjadi anggota di organisasi regional yang ‘berafiliasi’ dengan FATF.
Menurut Anthony, tidak semua negara dapat menjadi anggota penuh FATF. Sebab, negara harus memenuhi standar dan kriteria minimum pemberantasan pencucian uang yang ditetapkan oleh FATF.
“Termasuk kriteria peraturan dan hukum yang efektif dalam pemberantasan pencucian uang,” ungkap dia.
Anthony menegaskan, sistem hukum di Indonesia dianggap belum memadai, khususnya untuk kasus pencucian uang dalam skala besar. “Bahkan UU pemberantasan korupsi dilemahkan, melalui revisi UU KPK 2019,” ujarnya.
Sejauh ini, Indonesia masih terus berusaha menjadi anggota penuh FATF. “Untuk itu, Indonesia harus menunjukkan niat serius. Tidak bisa main-main dengan pencitraan,” tukas dia.
Sebelumnya, evaluasi terkait keanggotaan Indonesia di FATF dilakukan dari 18 Juli hingga 4 Agustus 2022. Hasilnya diumumkan akhir Februari 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya cukup yakin Indonesia kali ini bisa memenuhi standar dan kriteria FATF. Ternyata meleset. Indonesia hanya memenuhi skor 4 dari 11 kriteria utama. “Minimum skor 5. Indonesia gagal,” imbuhnya.
