Ancang-ancang pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton di akhir tahun ini, dinilai menyakiti hati petani. Semangat untuk menggarap lahan pertanian, pupus sudah.
“Semangat petani ternodai dengan keputusan impor beras pada akhir 2022 dan sepanjang 2023. Di mana, targetnya 2 juta ton. Ini sangat menyakiti petani,” tegas Ketua Umum (Ketum) Serikat Petani Indonesia (SPI), Jakarta, Senin (16/10/2023).
Periode Januari-Juli 2023, kata Henry, pemerintahan Jokowi mengimpor sebanyak 1,17 juta ton beras, senilai Rp9,6 triliun. Bahkan belum berakhir kalender, wacana impor beras 1.5 juta ton santer diwacanakan. Hanya saja, langkah pemerintah mengimpor beras jutaan ton itu, tidak akan berdampak kepada stabilitas harga beras.
Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 14 Oktober 2023, rata-rata harga beras medium secara nasional menyentuh Rp13.090 per kilogram (kg). Angka ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 sebesar Rp10.900 per kg.
Guncangan pangan yang terjadi, kata dia, patut disadari disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan mengganti UU 18/2012 tentang Pangan dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, membuat impor pangan semakin mudah. “Tanpa harus mempedulikan produksi petani dalam negeri. Yang memengaruhi perlindungan harga di tingkat petani dan konsumen,” ungkapnya.
Terkait impor beras, SPI benar. Indonesia benar-benar jadi ‘surganya’ beras impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari awal tahun 2023 hingga Agustus 2023, Indonesia telah mengimpor beras 1,78 juta ton.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, Indonesia merogoh kocek sekitar US$ 980 juta untuk mengimpor beras tersebut. Sebagian besar beras yang diimpor oleh Indonesia berasal dari negara Thailand.
“Sebagian besar impor beras Indonesia berasal dari Thailand, dengan nilai impor sebesar US$ 646 juta,” terang Amalia dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (16/10/2023).
