Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi menyarankan Prabowo Subianto berani merombak kebijakan transisi energi Jokowi yang setengah hati dam kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.
“Salah satunya mewajibkan pengolahan batu bara yang merupakan energi kotor. menjadi energi bersih,” kata Fahmy saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Selain itu,kata Fahmy, pemerintahan baru yang dinahkodai Prabowo, harus bisa memberikan kemudahan dan insentif bagi investor dalam pengembangan EBT di Indonesia. “Tanpa perubahan kebijakan itu, jangan harap target zero carbon pada 2060 dapat dicapai,” kata Fahmy.
Misalnya, kata Fahmy, pemerintah masih menolerir pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Data pada akhir 2020 menunjukan, bauran energi primer untuk pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) masih didominasi batu bara.
Angkanya mencapai 57,22 persen. Disusul pembangkit berbahan bakar gas sebesar 24,82 persen, BBM sebesar 5,81 persen. “Sedangkan porsi EBT-nya baru mencapai 12,15 persen,” ungkapnya.
Untuk percepatan program transisi energi, kata dia, PT Pertamina dan PLN, sejatinya sudah melakukan berbagai upaya pengembangan EBT. Hanya saja, hasilnya belum memuaskan. Sebut saja program biodiesel dan gasifikasi batu bara Pertamina, banyak gagal setelah ditinggal mitra asal Italia dan Amerika Serikat (AS).
Saat musim kampanye Pilpres 2024, Prabowo menyampaikan sejumlah gagasan berani tentang energi baru terbarukan (EBT).
Misalnya, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) serta energi berbasis bahan baku nabati (bioenergi).
Prabowo juga menyatakan siap merealisasikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama pasal 33 UUD 1945.
“Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru, untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” kata Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo siap merevisi seluruh tata aturan yang dirasakan menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor EBT. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
“Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN. Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau, atau ekonomi biru,” papar Prabowo.
