Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada program ekstra di sektor ekonomi terkait dengan Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial (bansos) adalah program rutin yang dibagikan sesuai dengan ketentuan.
Mulanya, Hakim Suhartoyo mempertanyakan soal ada atau tidaknya pesan dari Presiden Jokowi atau usulan dari menteri mengenai pembagian bansos terutama saat pemilu.
“Ketika pembahasan bantuan-bantuan ini khususnya di era jelang pemilu, apakah di forum itu ada tidak pesan dari presiden atau usulan dari para menteri bahwa hal demikian ada nuansa sensitif dan harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu?,” ujar Suhartoyo dalam sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Kemudian, Hakim Suhartoyo kembali mempertanyakan soal topik yang dibahas dalam rapat terbatas di Istana khususnya soal program bansos untuk pemenangan calon tertentu.
“Pernah tidak dalam proses ratas-ratas? Mungkin bisa dijelaskan pak Menko PMK, Menko Ekonomi?,” kata dia.
Airlangga mengatakan bahwa dalam rapat tidak pernah membahas mengenai kepemiluan. Dia mengatakan, rapat terbatas di Istana membahas soal tupoksi dari masing-masing kementerian.
Dia mengungkapkan jika urusan pemilu dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri. lembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu,” tutur dia.
Kemudian, Suhartoyo kembali mempertegas soal maksud pertanyaannya tersebut. Dia meminta penjelasan soal apakah ada arahan dari Presiden Jokowi dalam menempatkan bansos tersebut.
“Sebenarnya ini kan kaitan dengan floating-floating bantuan, tidak ada?,” ucap Suhartoyo.
Airlangga memastikan jika bansos yang diberikan pemerintah terkait dengan bencana el nino. Program tersebut bersifat bulanan.
“Jadi enggak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan tiap tahun,” tuturnya.
