Kuping Presiden Jokowi risih juga mendengar eranya disebut impor beras cetak rekor terbesar. Pada 2023, impor beras mencapai 3,3 juta ton, terbesar dalam 25 tahun terakhir. Tahun ini naik lagi menjadi 3,6 juta ton.
Saat berkunjung ke Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), Jokowi langsung menumpahkan kekesalannya.
Dia bilang, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional. Keputusan mengimpor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras tetap stabil di tingkat konsumen.
“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah, itu tidak mudah,” kata Jokowi dikutip dari Antara.
Dalam kunjungan ini, Jokowi memastikan bahwa ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional cukup. Sekaligus memastikan bahwa penyaluran bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), berjalan maksimal.
Dia memastikan, penyaluran bantuan beras 10 kilogram (kg) setiap bulan untuk KPM terus berlanjut hingga Juni 2024. Kemungkinan besar bakal diperpanjang hingga Desember 2024. Namun, masih harus melihat kepada ketersediaan dana di APBN.
Inisiatif bantuan beras ini, lanjut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta ini, merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. Patut disyukuri bahwa kenaikan harga beras di Indonesia, tidak separah negara lain yang kenaikannya hingga 50 persen.
Dalam diskusi virtual yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2/2024), Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, tahun ini, impor beras Indonesia bakal mencetak rekor baru, yakni 3,6 juta ton.
“Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka cetak rekor baru impor beras. Karena keputusan impor 2024 diambil pada Desember 2023 sebesar 2 juta ton. Dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga totalnya menjadi 3,6 juta ton,” jelas Andreas.
Kata Andreas, impor 2023 diputuskan dengan asumsi terjadi penurunan produksi beras yang sangat tajam akibat El Nino. Hanya saja angka impor 2023 sebanyak 3,3 juta ton, menurutnya terlalu besar.
“Saya sebut keputusan impor itu serampangan. Karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang pada 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024,” paparnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian lebih kencang lagi kritiknya. Dia menyebut, era Jokowi tak beda dengan orde baru (orba), dalam memutus angka impor beras.
Ia lantas membedah data perberasan pada 2023. Meski dilanda kemarau El Nino, Eliza mengatakan, produksi beras Indonesia hanya turun 650 ribu ton, menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023, hanya 30,8 juta ton. Artinya masih ada kelebihan atau surplus tipis, sebanyak 100 ribu ton.
“Tapi kita lihat impor beras (2023) sampai 3 juta ton. Artinya kan enggak sesuai dengan kebutuhan atau berbasis data. Ini yang perlu kita kritisi, jika tujuan impor itu untuk menutup produksi dalam negeri yang enggak cukup. Ini (kebijakan) impor sangat-sangat tinggi, hampir setara era orba,” kata dia.
Pada saat runtuhnya orba pada 1998, kata dia, impor beras mencapai 2,79 juta ton. Setahun kemudian membengkak menjadi 3 juta ton. Sehingga jangan salahkan publik curiga dengan meroketnya impor beras pada 2023 dan 2024.
Naga-naganya, kenaikan impor beras menjelang Pemilu 2024 bakal terulang menjelang Pilkada serentak di November 2024.
