News

Surya Paloh soal Hak Angket DPR: Saya Pikir Wajib, Hak Konstitusional


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan hak angket DPR merupakan hak konstitusional. Dia pun mengaku sangat mendukung penggunaannya untuk mengusut kecurangan di Pemilu 2024.

“Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Surya Paloh menyebut, sangat disayangkan bila hak konstitusional tidak digunakan. Karena itu, hak angket yang diinisiasi PDIP ini harus didukung sebagai bentuk demokrasi.

“Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan, prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja,” tutur Surya.

Sebelumnya, Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat mendukung PDIP untuk menggulirkan hak angket DPR guna mengusut berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan semangat tiga parpol pengusung sama dengan capres Anies Baswedan yang mendukung hak angket usulan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

“Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies,” ujar Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan fraksi PDIP di DPR solid untuk menggulirkan hak angket untuk usut berbagai pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.  

“Sekjen (Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” kata Ganjar di Kantor Sekretariat TKRPP PDIP, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Begitu pun, Ganjar optimistis usulan hak angket ini juga akan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga,” ujarnya.

 

Back to top button