Suplai Global Susut, Inflasi Pangan Jadi Ancaman Serius di 2023

Ancaman inflasi pangan 2023 ditengarai bakal jauh lebih besar dibandingkan 2022. Ini terutama lantaran banyak negara yang membatasi perdagangan pangan sejak Oktober 2022.

“Saya pikir dengan produktivitas yang rendah, yang kita tidak bisa relay on domestic production membuat ancaman (inflasi) pangan 2023 jauh lebih besar daripada 2022,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Nawir Messi dalam Diskusi Publik ‘Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023’ yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (5/1/2022).

Yang menjadi tantangan, sambung dia, per Oktober-November 2022, sudah ada 33 negara yang membatasi perdagangan pangan. “Itu artinya suplai global akan semakin kecil dan itu akan mengangkat harga-harga sepanjang 2023 saya kira,” ujarnya.

Padahal, kata dia, dampak inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal September 2022, semakin kecil. “Sebagai konsekuensi dari inflasi global yang tetap tinggi meskipun kecenderungannya melandai saya kira ancaman dari sisi imported inflation, yakni barang-barang impor akan tetap menjadi masalah,” timpal dia.

M Nawir juga menyoroti soal kebijakan zero COVID-19 di China. “Kita tidak pernah bisa membayangkan kapan China akan menyelesaikan zero COVID policy-nya yang sejauh ini pun sudah mengganggu rantai pasok di pasar-pasar global,” tuturnya.

Belum lagi dengan 2023 yang sudah memasuki tahun politik. Menurutnya, kondisi ini menambah ketidakpastian sehingga bisa jadi akan mengganggu fluktuasi harga-harga. “Tahun ini akan lebih tinggi inflasinya dibandingkan dari yang diperkirakan pemerintah,” ungkap M Nawir.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2023 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR, inflasi 2023 dipatok 3,6% secara tahunan (yoy).

Terpisah, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata mengatakan, inflasi yang lebih rendah dari perkiraan di tahun 2022 lantaran terbatasnya dampak kenaikan harga BBM di bulan September terhadap inflasi inti di bulan-bulan setelahnya.

“Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2022 para pelaku usaha cenderung tidak menaikkan harga barangnya meskipun harga bahan baku ataupun biaya transportasi meningkat,” katanya kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (5/1/2022).

Hal ini, sambung dia, juga terindikasi dari perbedaan antara Indeks Harga Produsen Indonesia (PPI) dan Indeks Harga Konsumen (CPI) yang signifikan selama 2022.

Sebelum pemerintah menaikan harga BBM, lanjut Josua, PPI sudah meningkat terlebih dahulu akibat adanya kenaikan bahan baku dan barang impor lainnya. “Ini terjadi seiring dengan adanya supply chain disruption akibat perang (Rusia versus Ukraina) dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat kebijakan Fed,” papar dia.

Sementara pemerintah, sambung Josua, sejauh ini telah melakukan intervensi subsidi energi, dan baru menaikkan harga ketika harga minyak sudah mencapai puncaknya. “Kebijakan pemerintah ini yang mendorong kenaikan inflasi menjadi sangat terbatas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah menaikkan harga ketika bahan pangan sedang cenderung mengalami penurunan, sehingga dampak spill over (tumpahan) terhadap harga pangan menjadi cenderung terbatas.

Pada tahun 2022, kata dia, harga barang bergejolak, termasuk di dalamnya harga pangan. Pangan tercatat mengalami deflasi bulanan selama 4 bulan berturut-turut hingga bulan November.

Sedangkan cost push inflation, pada dasarnya sulit untuk ditekan hingga level minimum, terutama karena berkaitan dengan bahan pangan, yang dinamikanya bergantung pada musim.

“Penurunan biaya logistik melalui infrastruktur (yang gencar dibangun pemerintah) cenderung berdampak pada inflasi secara umum di jangka panjang,” imbuh Josua.

Pada Senin (2/1/2022), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, inflasi Desember 2022 secara tahunan sebesar 5,51 persen dengan IHK sebesar 113,59. Inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,95.