Nasib konsumen Superblok Benhil Central yang digarap PT Kurnia Realty Jaya, anak usaha PT Wijaya Karya (Persero/Wika) Tbk, semakin tak menentu. Padahal mereka sudah keluarkan dana besar, bangunannya belum terwujud.
“Konsumen yang telah setor dana ke developer sejak 2013 hingga kini, nasibnya tidak jelas. Sebab, proyek Superblok Benhil Central tak jelas wujudnya. Pekerjaan pondasi pun belum ada. Bagi kami, perbuatan PT Kurnia Jaya Realty ini bisa diduga penipuan,” kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Tak hanya itu, sambung Yusri, manajamen PT Kurnia Realty Jaya pun sulit dihubungi para konsumen yang ingin uang investasinya dikembalikan. Proyek Benhil Central ini, digadang-gadang menjadi superblok mewah. Digarap PT Kurnia Jaya Realty bekerja sama dengan PD Pasar Jaya pada 2013. Atau dibangun saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Era Ahok menjadi Gubernur DKI, sempat mau diputus kerja sama PD Pasar Jaya dengan Kurnia Realty. Namun karena mayoritas saham Kurnia Realty Jaya dimiliki WIKA (BUMN), masih dipercaya dengan jaminan,” ungkap Yusri.
Terkait proyek mangkrak ini, menurut Yusri, merupakan contoh buruk bisnis anak usaha BUMN. “Ini contoh buruk anak usaha BUMN yang harus jadi perhatian Menteri BUMN, setelah induknya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk didera masalah lantaran diduga merekayasa laporan keuangan,” papar Yusri.
Terkait perlakuan PT Kurnia Realty Jaya terhadap konsumen, Yusri menyebut sebagai preseden buruk bagi BUMN. “Ini contoh buruk BUMN yang harusnya menjadi perhatian Menteri BUMN, setelah induknya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk didera masalah lantaran membuat rekayasa laporan keuangan,” papar Yusri.
Ya, betul. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pernah menyampaikan kecurigaan atas laporan keuangan Wika. Dia menduga ada manipulasi sehingga laporan BUMN karya ini, kinclong. Untuk itu dia meminta agar BPKP melakukan audit investigasi.
Pada 16 Juni 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mensinyalir dugaan rekayasa laporan keuangan Wika. Praktik poles laporan keuangan ini, diduga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, disebut sejak 2016.
Menindaklanjuti instruksi dari Kementerian BUMN, BPKP akan segera melakukan audit keuangan terhadap Wika. Dan, surat permintaan audit sudah masuk ke BPKP, sejak beberapa waktu lalu.
Iwan Purwantono
