Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Ya nanti dilihat,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon dalam Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Presiden Jokowi.
Dia menjelaskan, presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut Jokowi, kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.
Ia menila, hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Jokowi menyebut, aspek terpenting yaitu residen dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Pernyaatan Presiden Jokowi itu sendiri memicu kontroversi.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak Presiden Jokowi menarik pernyataan soal presiden dan menteri boleh berpihak.
“Ini berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis,” katanya.
