Sekitar Maret 2022, harga minyak dunia sempat meroket hingga US$140 per barel. Alhasil, keuangan negara langsung sempoyongan. Untung ada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Buru-buru, Sri Mulyani melakukan intervensi demi menyelamatkan anggaran negara. Kalau tidak, subsidi BBM bisa bengkak hingga Rp700 triliun. Kalau itu terjadi maka jebollah APBN 2022.
“Saya ingat persis, subsidi BBM 2022 bisa bengkak di atas Rp700 triliun jika tidak ada intervensi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).
Ia mengatakan, ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina, berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang menembus US$140 dolar per barel. Atau setara Rp2,1 juta (kurs Rp15.258 per dolar AS) pada Maret 2022. “Ini memaksa pemerintah membatasi pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM. Kalau tanpa adjustment bisa di atas Rp700 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ia pun menghargai seluruh fraksi DPR RI yang memahami kondisi dilematis tersebut. Di lain sisi, ia mengapresiasi wakil rakyat yang terus mengawal pemerintah dalam menetapkan kebijakan kompensasi penyesuaian harga BBM, termasuk melalui belanja bantuan sosial (bansos) yang disalurkan ke masyarakat.
Dia memastikan, pemerintah terus berupaya merespons dengan tepat dinamika harga minyak dunia, utamanya imbas kondisi geopolitik. “Pemerintah terus memantau dan mewaspadai pergerakan harga minyak dan mengantisipasi dampak, terutama yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi rakyat dan memberikan beban kepada kelompok paling rentan,” terangnya.
Kemenkeu mencatat alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 lalu menyentuh Rp551,2 triliun. Padahal, awalnya sektor belanja ini dipatok hanya Rp152,5 triliun di APBN 2022.
Realisasi ini naik tiga kali lipat. Bahkan, alokasi subsidi dan kompensasi energi 2022 lalu meroket 192,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp188,3 triliun.
Iwan Purwantono
