Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, pemerintah optimis bisa menekan defisit APBN 2024 di level 2,16 persen sampai 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Anggaran tahun depan akan dijaga, di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Target defisit APBN 2024, kata dia, lebih rendah dibanding target defisit APBN pada 2023 sebesar 2,84 persen dari PDB.
Sri Mulyani mengatakan, penetapan target defisit 2024 masih di tahap awal sebagai pedoman untuk menyusun instrumen fiskal tahun depan. “Pada 2024 dan tahun ini, tantangan yang dihadapi Indonesia bersumber dari ketidakpastian geopolitik, dan kenaikan inflasi dunia yang menyebabkan meningkatnya suku bunga,” ungkapnya.
Namun terdapat peluang pertumbuhan ekonomi, karena negara mitra seperti China sudah kembali membuka ekonominya setelah “lockdown” akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang berlangsung saat ini. “Pertumbuhan ekonomi 2022 di 5,3 persen, pertumbuhannya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia harus dikendalikan,” ujar dia.
Kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi juga akan dijaga dengan menjaga iklim dan situasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah juga akan menjaga momentum derasnya aliran masuk investasi.
“Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara besar,” ujar dia.
Pemerintah, ujar Sri Mulyani, juga akan fokus menyelesaikan program-program prioritas pada 2024 karena merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Program prioritas itu antara lain penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 dan penurunan tingkat stunting menjadi 3,8 persen.
“Jadi hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus nol persen dan kemudian kemiskinan di 6,5 hingga 7,5 persen, sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani.
Iwan Purwantono
