Terkait dividen BUMN yang tembus Rp81,5 triliun, analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng justru miris. Dia khawatirkan BUMN ke depan hanya fokus kejar untung ketimbang memikirkan nasib rakyat kecil.
“Menurut saya, BUMN tidak perlu berlomba besar-besaran dividen. Memgingat, fokus utama BUMN adalah meningkatkan kualitas layanan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Salamuddin, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Jika rezim saat ini, kata dia, memacu kinerja perusahaan pelat merah untuk mengeruk cuan maksimal, maka itu menyalahi politik BUMN.
“Saya khawatir layanan publik yang murah dan terjangkau, menjadi terabaikan. Jadi buat apa ada perusahaan yang saham terbesarnya digenggam negara. Ingat, negara ada untuk melayani rakyat,” ungkapnya.
Dia pun menyoroti sejumlah BUMN yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Mulai dari Pertamina, PLN hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI).
“Terutama sekali pada barang barang yang langsung berkaitan dengan daya beli masyarakat. Seperti BBM, LNG, listrik serta transportasi yang berkaitan dengan bea logistik. Jika harga harga layanan publik mahal, stabilitas ekonomi juga terganggu,” imbuhnya.
Jika saat ini sudah terlanjur, kata Salamuddin, Kementerian BUMN perlu memikirkan nasib BUMN yang didera utang besar. Sebut saja, Garuda yang utangnya mencapai Rp195,3 triliun per September 2023. Terdiri atas utang jangka pendek Rp75,2 triliun dan utang jangka panjang Rp120,1 triliun.
Atau PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk yang utangnya mencapai Rp84,1 triliun per 30 September 2023. Setara 87,1 persen dari total aset senilai Rp96,5 triliun.
Pada periode yang sama, PT Wijaya Karya (Persero/Wika) Tbk punya utang Rp55,7 triliun, setara 83,5 persen dari total asetnya Rp66,6 triliun.
PT Pembangunan Perumahan (Persero/PTPP), total utangnya mencapai Rp44,2 triliun, setara 74,5 persen dari total asetnya Rp59,3 triliun. Dan, total utang PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk, mencapai Rp30,4 triliun. Atau setara 77,2 persen dari total asetnya Rp39,4 triliun.
“Kalau ada dividen saat ini, maka harus difokuskan untuk mengatasi utang jumbo sejumlah BUMN. Musali dari Garuda dan BUMN karya-karya itu. Yang angkanya cukup mengkhawatirkan. Keuangan mereka terganggu karena peran pemerintah juga. Menugasi BUMN karya di bisang konektivitas,” ungkapnya.
Pada Sabtu (16/12/2023), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan realisasi dividen yang disetorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp81,5 triliun per 12 Desember 2023. Kontribusi terbesar dari BUMN perbankan Rp40,8 triliun dan sisanya Rp40,7 triliun dari BUMN non perbankan.
Raihan ini sesuai dengan target yang telah direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Semula, setoran dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 49,1 triliun dalam APBN sebelum revisi. Namun melihat kinerja BUMN yang dinilai masih menjanjikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian BUMN sepakat menaikkan target dividen BUMN menjadi Rp 81,5 triliun.
“UU awal tadinya dividen BUMN hanya ditargetkan Rp 49 triliun. Tapi (berdasarkan) laporan semester kita revisi bersama Kementerian BUMN. Dan dengan melihat kinerja BUMN, kami sepakat dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp 81,5 triliun. Sampai 12 Desember kita sudah dapatkan dividen sesuai target Perpres 75,” kata Sri Mulyani.
