Presiden Jokowi menyatakan presiden dan menteri boleh ikut kampanye telah memanaskan suhu politik menjelang Pilpres 2024. Namun sikap menjaga netralitas ditunjukkan salah satu anak buahnya yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Perempuan yang menjadi menteri hampir 20 tahun ini mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas. Sikap menkeu ini ditegaskan sehari setelah Presiden Jokowi menyatakan presiden dan menteri boleh ikut kampanye.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dikutip dari keterangan Kemenkeu, Kamis (25/1/2024).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak disalahartikan terkait Presiden dan menteri boleh berkampanye dan berpihak kepada calon Presiden.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak disalahartikan terkait Presiden dan menteri boleh berkampanye dan berpihak kepada calon Presiden.
“Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu 24/01/2024, telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yang ikut tim sukses,” kata Ari kepada media, Kamis pagi.
Meski ada kesempatan berbicara dengan jajarannya, menkeu lebih memilih memberikan pesan-pekan untuk meningkatkan kinerja kementeriannya. Sebab awal 2024 dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Kuncinya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
Sebab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki empat tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector. “Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” jelasnya.
Jadi kepada seluruh jajaran bea dan cukai, katanya, untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan. Hal ini untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Berbagai tangangan seperti climate change aau perubahan iklim, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
Walaupun sikap bisa berubah seiring perjalanan waktu. Seperti halnya Jokowi yang awalnya meminta pejabat publik untuk menjaga netralitas, nyatanya saat ini berubah. Jokowi akhirnya menyatakan pejabat publik boleh kampanye.
