Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) atas pernyataan Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait hilirisasi yang disinggung saat debat keempat Pilpres.
Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan mengatakan pihaknya mengutuk keras pernyataan LBP terhadap Tom Lembong dan Cak Imin. Pasalanya, perbedaan pandangan di negara demokrasi perlu disyukuri, agar ada check and balance dalam pengambilan kebijakan atas sumber daya alam Indonesia.
Dalam implementasinya banyak menimbulkan persoalan dan potensi terjadinya korupsi, yang dapat menimbulkan kerugian negara. Kerugian tersebut terjadi antara lain dalam hilangnya royalti dan bea keluar akibat ekspor ilegal, evaluasi smelter nikel yang mengakibatkan gagalnya investasi dalam Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Serta dimanfaatkannya fasilitas dan insentif perpajakan oleh oknum,” kata Iwan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Dia menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Yayasan Auriga Nusantara, menemukan beberapa celah kerugian keuangan negara. Di antaranya kerugian keuangan negara akibat kehilangan royalti dan bea keluar dari ekspor ilegal bijih nikel.
“Semenjak pemerintah menetapkan kebijakan hilirisasi, terdapat beberapa kali perubahan regulasi yang dilakukan untuk mendorong percepatan industri pembangunan dan pemurnian nikel,” ujar Iwan.
Namun, pada praktiknya perubahan ini justru cenderung inkonsisten dari apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Iwan mengatakan perubahan peraturan yang mengatur proses bisnis industri nikel membuat kondisi pasar domestik juga berubah.
Akibatnya, timbul potensi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah ekspor bijih nikel ilegal.
“Dalam UU Nomor 4/2009 dan peraturan teknis turunannya telah diatur bahwa dalam periode 2017-2019, relaksasi ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7 persen hanya diberikan pada perusahaan yang sedang atau telah membangun smelter,” jelasnya.
“Kebijakan untuk memberikan izin ekspor bijih nikel kadar rendah dimaksudkan untuk menjaga suplai smelter dalam negeri. Hal ini karena hampir semua smelter di Indonesia dibangun dengan asumsi input nikel dengan kadar di atas 1,8 persen. Sedangkan di sisi lain, sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia didominasi oleh nikel dengan kadar rendah,” tambahnya.
Diketahui, Menko Marves, Luhut B Pandjaitan tidak rela kebijakan hilirisasi yang menjadi tugasnya banyak disalahartikan. Termasuk dalam debat cawapres yang menjadi pemaparan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang ditanggapi negatif saat memaparkan kebijakan tersebut.
“Saya merasa perlu menyampaikan beberapa catatan terkait program hilirisasi yang menjadi ranah pekerjaan di kantor kami selama ini, serta erat kaitannya dengan tema debat saat itu,” katanya dalam unggahan di akun instragramnya, dikutip Kamis (25/1/2024).
Luhut mengaku menyaksikan cara debat cawapres pada Minggu (22/1/2024) malam. Usai debat, Luhut menyimpulkan banyak informasi yang salah yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.
