Sivitas dan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Ikut Sorot Keberpihakan Jokowi di Pilpres
Presiden Jokowi (Jokowi) dinilai oleh para akademisi telah melukai hukum negara dengan meloloskan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024.
“Kami mengawasi khususnya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan, dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” kata Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara , Dr. Simon P.L. Tjahjadi di halaman depan STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Presiden diingatkan untuk tidak semena-mena menjalankan kekuasaan. Tindakan seperti ini hanya akan menghancurkan etika bernegara yang nanti menghancurkan hukum Indonesia.
Para akademisi ini juga menolak jika negara dikorbankan untuk kepentingan kelompok atau keluarga. Bagi kelompok ini negara seharusnya dibentuk untuk mencapai persatuan, keadilan, dan kehidupan masyarakat yang makmur.
Atas hal ini, forum ahli filsafat ini menegur presiden beserta aparatnya untuk kembali menjalankan jabatannya sesuai sumpah jabatan dan dengan penuh tanggung jawab.
Kelompok ini juga meminta pemerintah untuk mengembalikan nilai-nilai politik pendiri bangsa terdahulu.
Terakhir, sivitas akademika ini mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Rabu, (14/2/2024) dengan bijak melalui riset catatan para pasangan calon presiden dan wakil presiden, beserta partai pengusungnya.
“Mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakkan hak asasi manusia, dan komitmen mereka menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai bersama ini,” tuturnya.
Menurut sivitas akademika ini, masyarakat harus berjuang bersama untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.
Pernyataan sikap dari para akademisi ini bukan satu-satunya yang terjadi di masa Pemilu 2024. Pada Rabu, (31/1/2024) dosen-dosen dari Universitas Gadjah Mada memulai gerakan ini dengan mengkritisi keadaan demokrasi Tanah Air saat ini.
Perlahan, gerakan ini menjadi besar seiring bertambahnya perguruan tinggi yang menyampaikan oposisi mereka terkait tindakan dan keberpihakan Jokowi di Pilpres 2024.
Sampai Selasa, (6/2/2024) gerakan yang mulai dinamai sebagai “Kampus Bergerak” telah diikuti oleh puluhan perguruan tinggi di antaranya Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Andalas, dan yang terbaru Universitas Brawijaya.
