Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja di tahun 2023. Salah satunya, memangkas proses birokrasi.
“Koordinasinya tidak panjang. Jadi, proses birokrasi yang lebih cepat, lebih mudah, karena sekarang eranya digital. Jadi, lebih mudah untuk memotong dan memangkas prosesnya,” kata Heru saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Kota di hari kedua setelah libur Tahun Baru, Selasa (3/1/2023).
Penyederhanaan proses birokrasi ini diharapkan dapat memangkas waktu dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan ASN. Terutama, lanjut Heru, pada era digital seperti saat ini, di mana proses birokrasi seharusnya sudah dapat lebih cepat dan mudah.
“Hal ini untuk memastikan pada tahun 2023, semua jajaran dapat bekerja dengan lebih baik lagi,” lanjut Heru.
Dia juga mengingatkan seluruh ASN agar lebih teliti dalam bekerja dan harus objektif di lapangan. Dengan harapan, para pegawai dapat bekerja dengan tepat dan dengan metode penilaian kinerja yang juga tepat.
Diketahui, sidak berlangsung di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).Heru mengkelaim kehadiran ASN mencapai 100 persen, alias tak ada yang mangkir di hari kedua setelah libur.
“Lengkap (100 persen) masuk. Karena dua badan ya, kepegawaian sama keuangan,” kata Heru.
Dari hasil pengamatannya, ada 20-25 pegawai di setiap lantai kantor BPKD dan BKD. Dia pun melihat tiga kepala bidang di kantor.
“Saya hitung sih per lantai ada 20 (orang), ada 25 (orang), ada 17. Trus tadi ada tiga kabid, 60 pegawai,” ungkapnya.
Heru mengingatkan lagi, absennya ASN akan mempengaruhi tunjangan kinerja daerah (TKD).
