Pernyataan Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani terkait kesiapan bertempur di lapangan guna melawan pengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai polemik.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, pernyataan Benny tersebut hanya menjerumuskan Presiden Jokowi.
“Kalau saya, kalau ada relawan yang seperti itu, itu namanya bukan relawan pro Jokowi. Tapi itu sebenarnya relawan yang akan menjerumuskan bapak Presiden kita,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Dia menjelasan, Benny Rhamdani yang kini menjabat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia(BP2MI), tidak sepantasnya mengeluarkan pernyataan itu. Sebab, Said menyebut, perberdaan merupakan hal biasa.
“Kalau ada yang over kritiknya sampai menghina toh ada hukum. Kan tidak perlu didorong-dorong oleh relawan,” ujar Said.
Ia mengingatkan para relawan tidak perlu mendorong sosok Presiden yang bertugas untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tugas presiden itu menyatukan kita semua. Kalau ada perbedaan, ada kemudian mengkritik bapak presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina bapak presiden, itu harus diterima,” jelasnya.
“Tidak bisa relawan meminta bapak presiden, atau dia sendiri melawan atau meminta presiden membuat undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda,” kata Said melanjutkan.
Bertempur di Lapangan
Sebelumnya beredar sebuah video yang menampilkan pembicaraan antara Jokowi dengan beberapa orang relawannya, yang dipimpin oleh Benny Rhamdani. Dalam video berdurasi 49 detik tersebut, Benny meminta persetujuan Jokowi untuk bertempur di lapangan.
“Pak kita ini pemenang pilpres, kita ini besar ya. Tapi serangan lawan masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program bapak melalui (Kementerian) Kominfo. Kedua kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Nah kalau bapak ga mengizinkan, kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus (dilewati),” terang Benny.
Ia lalu mencontohkan tentang serangan-serangan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi.
“Misalnya bagi mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan penegakan hukum,” jelasnya.
Benny kemudian mengemukakan kembali tentang kesiapan pihaknya bertempur di lapangan
“Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan di kekuasaan itu. Karena jika tidak kami hilang kesabaran, ya sudah kita melawan mereka di lapangan.”
