Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan kesungguhannya untuk bergabung dalam koalisi besar, meski koalisi itu masih sebatas wacana belum terbentuk. Sebagai bentuk keseriusannya, PSI berencana menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyatakan partainya siap bergabung dan berkontribusi di koalisi besar bila diizinkan. Ia pun berencana akan menyampaikan langsung terkait kesiapan dan niatan PSI bergabung ke Airlangga.
“Insya Allah, minggu depan kami akan bersilaturahmi dengan teman-teman dari Partai Golkar,” jelas dia dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).
Ia meyakini ada kebutuhan yang mendesak dari kemunculannya wacana pembentukan koalisi besar. Karena itu, sebagai salah satu partai yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal, tentu PSI ingin memberikan kontribusi dalam mencari pemimpin sekaligus penerus kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Setelah membaca dengan seksama perkembangan terakhir, PSI, sebagai partai yang sejak awal mendukung Presiden Jokowi, meyakini ada kebutuhan mendesak untuk membangun komunikasi lebih intens dalam tenda besar koalisi bersama partai-partai pendukung Presiden Jokowi yang lain,” katanya.
Kendati belum terbentuk, Grace meyakini koalisi besar adalah sebuah keniscayaan, hanya menunggu waktu saja. “Bahwa saat ini sudah mulai menemukan semakin bentuknya koalisi dari partai pendukung pan Jokowi ada KIB dan KIR yang kemudian dianggap sebagai koalisi besar dan terus kita bangun,” ujar Grace
Menurutnya, bergabungnya PSI dalam koalisi besar nanti diharapkan bisa mengawal siapapun capres yang akan terpilih di 2024 memiliki visi misi yang sama dengan Jokowi. Sehingga program Jokowi selama menjabat dapat berkelanjutan. “Tidak gampang kalau tongkat estafet diberikan kepada orang yang tidak satu visi,” jelasnya.
Grace mengakui keputusan PSI ini cukup berisiko karena selain belum terbentuk, PSI juga tidak mengetahui siapa capres yang akan diusungnya nanti. Namun soal sosok capres itu masih bisa dikomunikasikan asalkan memiliki visi dan misi seperti Presiden Jokowi.
