Polemik pembangunan jalan era Jokowi dan SBY, terus mengemuka. Kementerian PUPR menyebut Presiden Jokowi membangun jalan lebih panjang. Tapi sayang, biaya logistik saat ini, masih tinggi. Pantas saja harga barang menjadi mahal.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian mencoba meluruskan persepsi bahwa era SBY, pembangunan jalan lebih panjang ketimbang masa Presiden Jokowi. Masalah ini, awalnya diletupkan bakal calon presiden, Anies Baswedan.
Dia menduga ada kesalahpahaman dari mantan Gubernur DKI itu, dalam mencerna data Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, BPS menampilkan data status jalan, bukan berdasarkan pembangunan jalan baru. Intinya, ketika berkuasa, tidak semua jalan nasional itu, hasil karya SBY. Namun, karena statusnya dinaikkan dari jalan provinsi, menjadi jalan nasional. “Sudah ada jalan provinsi nih, kemudian pada 2000 sekian, ada SK (Surat Keputusan) baru. Itu jalan provinsi berubah menjadi jalan nasional,” papar Hedy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Sebelumnya, Anies tegas-tegas menyebut, pembangunan jalan tak berbayar atau non tol era SBY lebih panjang ketimbang Jokowi. Hal itu disampaikannya dalam Milad PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023).
Menurut catatan Anies, selama 10 tahun memimpin, SBY berhasil membangun 144.000 kilometer jalan non tol. Terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Jauh lebih panjang ketimbang era Jokowi yang hanya 19.000 km. “Itu belum bicara soal mutu, standar. Baru soal panjang,” kata Anies.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), panjang jalan nasional per 2004 mencapai 372.928 kilometer (km). Terdiri dari jalan negara 34.628 km, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan kabupaten/kota 298.175 km.
Sepuluh tahun kemudian, panjang jalan nasional molor menjadi 517.753 km. Terdiri dari jalan negara 46.432 km, jalan provinsi 53.528 km, dan jalan kabupaten/kota 417.793 km.
Artinya SBY membangun jalan nasional sepanjang 144.825 km. Atau 14.482 km jalan nasional yang dibangun SBY tiap tahun.
Hingga 2021, jalan nasional bertambah 546.116 km. Jalan negara menjadi 47.017 km, jalan provinsi menjadi 54.551 km, dan jalan kabupaten/kota 444.548 km. Artinya, sejak 2014, Jokowi hanya menambah jalan nasional 28.363 km. Atau 3.545 km jalan nasional.
Ternyata, Anies tidak salah. Rata-rata pembangunan jalan tak berbayar di era SBY memang lebih panjang ketimbang era Jokowi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan manfaat dari gencarnya Jokowi membangun jalan tol, nilai investasinya mencapai ribuan triliun. Kini terjawab, ongkos atau biaya logistik di Indonesia, tetap saja mahal.
“Data Bank Dunia pada 2023 menyatakan, nilai logistik performance index Indonesia turun menjadi 3,0. Turun dibandingkan 2014 yang mencapai 3,08. Artinya, biaya logistik 2023 lebih mahal ketimbang 2014,” paparnya.
Selain itu, dia membeberkan jebloknya peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat 63. Jauh di bawah sejumlah negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. “Ongkos logistik di Indonesia lebih mahal, jangan harap investor tertarik untuk masuk. Padahal infrastruktur dibanun dengan begitu masifnya,” ungkap Nur Hidayat.
Asal tahu saja, LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Untuk kawasan ASEAN, Singapura paling unggul dengan skor LPI mencapai 4,3. Disusul Malaysia di peringkat 31 secara global, skor 3,6. Selanjutnya, Thailand di peringkat 37 dunia dengan skor LPI 3,5. Filipina dan Vietnam masing-masing berada di urutan 47 dan 50 dengan skor sama yaitu 3,3.
Memang ada yang salah. Kata Nur Hidayat, karena Jokowi hanya fokus membangun jalan berbayar atau tol. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, panjang jalan tol yang dibangun periode Oktober 2014 hingga Maret 2023, mencapai 1.848,1 km.
“Prestasi membangun tol 1,848,1 km diklaim sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu kurun 2004-2014 pembangunan jalan Tol hanya 212 km. Pemerintahan Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis,” tuturnya.
Alhasil, ongkos logistik menjadi naik. Ironis, pembangunan jalan tol di era Jokowi, sumber dananya berasal dari duit utangan. “Apa mau dipuja-puji lagi pembangunan Infrastruktur tersebut,” timpal Nur Hidayat.
