Tak lama lagi, masa kampanye dimulai. Para calon legislatif mulai pusat hingga daerah, termasuk calon presiden dan wakil presiden, sibuk berpolitik. Termasuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Berbagai cara dilakukan demi meraup dukungan, termasuk politik sembako (sembilan bahan pokok).
Masalahnya, politik sembako diyakini para peserta pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres, efektif mendulang suara. Akibatnya, mereka akan memborong sembako untuk dibagikan ke masyarakat. Jangan heran, sembako bakal menghilang di pasaran. Kalaupun ada, harganya selangit.
Kondisi ini diingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bahwa harga sembako bakal melonjak signifikan, saat masa-masa kampanye Pemilu 2024.
“Kita perlu waspadai, sebentar lagi akan masuk masa kampanye. Ada pilpres dan (pemilihan) legislatif di semua tingkatan, jumlahnya belasan ribu. Salah satu yang biasanya dipakai kontestan adalah sembako. Artinya kebutuhan sembako akan naik karena ditarik, demand tinggi,” kata Mendagri Tito saat peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (16/10/2023)
Saat ini, sambung Mendagri Tito, angka inflasi masih bertengger di angka aman yakni 2,28 persen. Namun, angka itu bisa meningkat apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa menggelar pasar murah. Dengan demikian, masyarakat bisa membeli produk dengan harga terjangkau.
Selain itu, Mendagri Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Seluruh pejabat daerah, bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.
Untuk itu, mantan Kapolri itu, meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia paham selama ini pemda kerap takut-takut menggunakan anggaran.
“Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya,” tutup pria berdarah Palembang ini.
