Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (5/12/2023) memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa perang di Jalur Gaza ‘dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap perdamaian dan keamanan internasional’.
Untuk pertama kalinya sejak menjabat Sekjen PBB pada 2017, Guterres menulis sebuah surat kepada DK PBB untuk memohon agar dewan tersebut dapat mencegah bencana kemanusiaan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Pasal 99 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Sekjen PBB untuk menarik perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap setiap keadaan yang, menurut pendapatnya, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
“Permusuhan lebih dari delapan pekan di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan wilayah pendudukan Palestina,” tulis Guterres.
Kondisi saat ini membuat operasi-operasi kemanusiaan yang berdampak tidak mungkin dilakukan, tambahnya.
“Kita sedang menghadapi risiko besar dari runtuhnya sistem kemanusiaan. Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana dengan dampak yang mungkin tidak dapat diubah lagi bagi warga Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.”
“Kondisi seperti itu harus dihindari dengan cara apa pun,” katanya menambahkan.
Guterres juga menyoroti bahwa warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya yang mengerikan, dan sistem layanan kesehatan di Gaza sudah tidak dapat lagi beroperasi.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” katanya, menegaskan.
Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi dan mengakhiri krisis ini, tambahnya.
“Saya mendesak DK PBB untuk menekan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak dilakukan,” ujar Guterres.
Pada kesempatan terpisah, juru bicara PBB Stephane Dujarric di New York pada Rabu mengatakan bahwa Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Menanggapi tindakan Guterres yang menggunakan salah satu dari sedikit wewenang yang diberikan Piagam PBB kepadanya –dengan menulis surat kepada Dewan Keamanan– Dujarric menyebut langkah tersebut sebagai dramatis dari Sekjen PBB.
“Ini adalah langkah konstitusional yang sangat dramatis dari Sekjen PBB,” ujarnya.
“Kami menantikan seruan DK PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan. Kami ingin melihat komunitas internasional dan mereka yang terlibat dalam pertempuran benar-benar menyetujui gencatan senjata kemanusiaan,” katanya.
