Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mempertanyakan validitas data Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut laba bersih BUMN pada 2021 tembus Rp126 triliun. Khawatir salah hitung.
“Menteri Erick Thochir tampaknya salah hitung soal keuntungan BUMN. Dia mengumpulkan BUMN yang untung, lalu dijumlahkan laba bersihnya. Dia lupa mengumpulkan BUMN yang rugi, lalu menghitung berapa kerugiannya,” terang Salamuddin kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Dia bilang, seluruh BUMN berada di bawah tanggung jawab Menteri Erick. Sehingga menjadi tanggung jawab menteri Erick untuk menghitung berapa kehilangan akibat krisis dan salah kelola yang dialami BUMN.
Selanjutnya Salamuddin mencontohkan beratnya beban keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang didera utang Rp139 triliun. Terkait ini, dirinya menyebut Garuda sudah bangkrut.
Menurut Salamuddin, seharusnya Menteri Erick meniru pola kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyusun neraca keuangan (APBN). Buatlah neraca keuangan dari seluruh BUMN.
“Harus punya neraca BUMN seperti menteri keuangan punya neraca APBN. Bagaimana dia bisa menghitung kapasitas BUMN, kalau tidak punya neracanya. Jadi semua penilaian terhadap BUMN itu, berdasarkan kepada penilaian secara utuh,” ungkapnya.
“Selain itu, publik juga tidak dapat melakukan penilaian tersendiri. Publik juga tidak dapat diminta peduli terhadap BUMN yang notabene mengelola layanan publik dan uang rakyat. Karena menteri sendiri tidak terbuka dan tidak transparan,” imbuh Salamuddin.
Ke depan, kata dia, Menteri Erick perlu menyusun neraca BUMN sebagai bukti bahwa dia bekerja. “Dan, BUMN harus mempublish semua angaram dan belanjanya. Di ujung menteri BUMN perlu membuat laporan pertanggung jawaban atas keuangan dan kinerja BUMN setiap tahun. Jadi orang tahu, ini BUMN defisit atau surplus. Lebih besar utang atau pendapatannya,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Erick menyampaikan total laba bersih perusahaan pelat merah mencapai Rp126 triliun, sepanjang 2021. “Total pendapatan BUMN Rp1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN,” ujarnya.
Dikatakan, perbaikan kinerja BUMN tercapai melalui program transformasi yang berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara. Total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN pada 2021, secara konsolidasi mencapai Rp371 triliun. Setoran dividen diyakini kembali normal setelah pandemi minggat.
“Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa,” kata Menteri Erick.
