Bahaya! Ada 100 Bjorka “Mengancam” Data Pribadi

Data lembaga pemerintahan dan pejabat elit bertubi-tubi diumbar akun bernama Bjorka di BreachForums—forum yang mewadahi para peretas—dalam sebulan terakhir. Namun berdasarkan temuan akun pemantau kebocoran data, Dark Tracer, yang menyebutkan Ada lebih 100 peretas sekelas Bjorka mencoba melakukan peretasan dengan menargetkan Indonesia dan membocorkan data.

Dark Tracer pada Kamis, (8/09/2022) kemarin di akun Twitter @darktracer_int mengunggah berbagai klaim Bjorka dari Telegramnya yang menyatakan telah membobol data dari situs-situs milik pemerintah. Hingga yang terbaru dengan mengidentifikasi pelaku jahat di Dark web dan Deep web.

[Bad Actors Targeting Indonesia]

Using the DarkTracer intelligence platform, we identified more than 100 bad actors who hacked into Indonesia and leaked data. pic.twitter.com/AolCrM3ThY

— DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) September 8, 2022

“Menggunakan platform intelijen DarkTracer, kami mengidentifikasi lebih dari 100 aktor jahat yang meretas ke Indonesia dan membocorkan data,” cuit Dark Tracer.

Aktor jahat di sini merupakan sebagai aktor ancaman, aktor ancaman dunia maya, dan aktor jahat. Terkadang, mereka juga diberi label oleh aktivitas spesifik yang mereka lakukan. Misalnya, penjahat dunia maya, peretas, dan sebagainya.

DarkTracer juga mengungkapkan 3.868.747 kredensial situs pemerintah Indonesia telah bocor dari pengguna yang terinfeksi malware pencuri.

Dark Tracer menjadi salah satu akun Twitter yang mengunggah dugaan kebocoran data milik lembaga dan pemerintah Indonesia oleh hacker Bjorka.

Bjorka telah menjadi aktor utama dalam kebocoran data milik pemerintah. Melalui situs forum Breached.to, dia menjual 1,3 miliar data sim card pengguna ponsel di Indonesia.

Lalu dia membocorkan data 105 juta data pemilih pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan memperjualbelikannya di forum online. Bjorka membanderol harga USD5.000 (Rp74 juta) untuk 105 juta data pemilih pemilu.

Dia juga mengklaim telah membocorkan data yang dikirimkan Badan Intelijen Negara (BIN) ke Presiden Indonesia selama periode 2019-2021.

Pemerintah pusat sendiri sudah membentuk tim khusus untuk mengatasi kebocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat yang terus terulang beberapa waktu terakhir.