Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan 300 surat yang diduga bermasalah berasal dari Bea Cukai dan Perpajakan Kementerian Keuangan. “Apa hasil dari ini? Hasil temuan ini bahwa ada dari 300 surat yang disampaikan bermasalah, itu bisa diklasifikasi menjadi empat,” kata Mahfud yang juga selaku Ketua Pengarah Satgas TPPU di kantornya, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Lantas Mahfud menjabarkan, dari 300 surat tersebut ada yang sudah diselesaikan tapi tidak dilaporkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017. Artinya tercatat masih bermasalah.
Kedua, ada yang masih harus ditindaklanjuti karena belum selesai. Ketiga, ada yang sedang berproses. “Yang sedang berproses sekarang itu sudah di KPK, di pengadilan, di KPK, di kejaksaan dan di kepolisian, serta berproses di pengadilan,” katanya.
Kemudian, ada yang masih pendalaman khusus. Sehingga, total ada 4 kelompok.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap masalah yang ditemukan. Bahkan, ada dokumen yang dilaporkan tetapi tidak ada atau tidak ditemukan.
Kategori lain, dokumen tidak otentik, kadang kala hanya foto copy atau diambil dari Google. Sehingga, diduga palsu.
Lalu, ada juga yang merupakan gabungan tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi. Namun, yang baru ditindak ialah masalah disiplin, sementara persoalan pidananya tidak ditindaklanjuti.
Kasifikasi selanjutnya, ada juga tidak mematuhi instrumen teknis yang disediakan dunia internasional mengenai TPPU.
“Lalu yang sering menjadi tempat sembunyi, ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Ini yang akan kami cek siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya,” terangnya.
